Jakarta, suarabersama.com – Pemerintah terus memperkuat pengawasan sektor sumber daya alam melalui pembentukan PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI). Perusahaan baru ini diproyeksikan menjadi pengelola ekspor komoditas strategis guna memperkuat devisa negara dan menutup potensi kebocoran perdagangan.
Kebijakan tersebut merupakan bagian dari langkah pemerintah memperbaiki tata kelola ekspor sumber daya alam, sekaligus meningkatkan transparansi transaksi komoditas strategis nasional.
Presiden Prabowo Subianto sebelumnya menyampaikan bahwa ekspor komoditas seperti kelapa sawit, batu bara, dan ferro alloy nantinya dilakukan melalui BUMN yang berfungsi sebagai bank ekspor tunggal.
Menurut pemerintah, langkah itu bertujuan memperkuat kontrol negara terhadap perdagangan sumber daya alam sekaligus memastikan hasil kekayaan alam lebih optimal bagi kepentingan nasional.
Model pengawasan ekspor oleh negara sebenarnya telah diterapkan sejumlah negara penghasil sumber daya alam seperti Arab Saudi, Qatar, Rusia, Kuwait, hingga Malaysia. Kebijakan serupa digunakan untuk menjaga stabilitas harga dan mengamankan penerimaan negara.
Pembentukan PT DSI juga diarahkan untuk menekan praktik curang dalam ekspor, seperti under invoicing dan transfer pricing yang selama ini dinilai merugikan negara.
CEO Danantara Rosan Roeslani memastikan pemerintah tetap menghormati kontrak ekspor yang sudah berjalan. Namun evaluasi akan dilakukan apabila ditemukan transaksi dengan harga di bawah standar pasar internasional.
“Kami akan menghormati seluruh kontrak yang ada. Tetapi jika ditemukan indikasi harga di bawah indeks pasar dunia atau under invoicing, tentu akan dievaluasi kembali,” ujar Rosan.
Pemerintah berharap kebijakan ini dapat memperkuat pencatatan devisa, meningkatkan akurasi data perdagangan, serta memperbaiki sistem pengawasan ekspor nasional.
Spekulasi yang menyebut kebijakan tersebut dapat melemahkan rupiah dinilai tidak sejalan dengan tujuan utama pembentukan PT DSI. Pemerintah justru menekankan fokus kebijakan pada penguatan fundamental ekonomi dan pengamanan devisa hasil ekspor.
Sejumlah ekonom juga menilai langkah ini berpotensi mendorong industrialisasi nasional jika dikaitkan dengan program hilirisasi sumber daya alam. Pengelolaan ekspor yang lebih terintegrasi dinilai bisa membuka investasi industri dan menciptakan lapangan kerja baru.
Meski demikian, efektivitas kebijakan tetap bergantung pada tata kelola yang transparan, akuntabel, serta pengawasan yang kuat agar tidak memunculkan monopoli baru dalam perdagangan komoditas strategis. (kls)
