Jakarta, suarabersama.com – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) mendapat respons positif dari masyarakat. Sejumlah survei pada awal 2026 menunjukkan tingkat kepuasan publik berada di atas 60 persen, bahkan menyentuh lebih dari 70 persen dalam beberapa temuan.
Meski demikian, pengamat kebijakan publik menilai keberhasilan tersebut harus diimbangi dengan perbaikan tata kelola dan pengawasan yang lebih ketat. Hal ini dinilai penting agar program tetap berjalan tepat sasaran dan berkelanjutan.
Pengamat kebijakan publik, Trubus Rahardiansah, menyebut tingginya kepuasan publik merupakan hal yang wajar dalam tahap awal implementasi program. Namun, ia menegaskan bahwa fokus pemerintah kini seharusnya beralih pada penguatan sistem pengelolaan.
Menurutnya, transparansi dan akuntabilitas perlu diperkuat, terutama dalam operasional dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Mulai dari pengadaan bahan baku, pemilihan pemasok, hingga distribusi makanan harus diawasi secara ketat untuk mencegah potensi penyimpangan.
Ia juga menyoroti pentingnya kejelasan tanggung jawab hukum dalam kerja sama antara pemerintah dan pengelola program. Jika terjadi masalah seperti keracunan makanan, tanggung jawab tidak boleh dibebankan sepenuhnya kepada negara, melainkan kepada pelaksana teknis di lapangan.
Selain itu, struktur kepemilikan dan pengelolaan dapur MBG dinilai perlu ditata ulang. Keterlibatan koperasi dan pelaku UMKM didorong agar program tidak hanya dikuasai oleh kelompok tertentu, sekaligus membuka peluang ekonomi bagi masyarakat lokal.
Dari sisi sasaran, program ini juga perlu lebih terarah. MBG sebaiknya diprioritaskan bagi kelompok masyarakat miskin, terutama di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), agar manfaatnya lebih terasa.
Pengawasan menjadi kunci utama. Dengan anggaran besar yang digelontorkan, risiko penyimpangan dinilai cukup tinggi, mulai dari penurunan kualitas bahan hingga potensi pelanggaran lainnya yang bisa berdampak pada kesehatan penerima manfaat.
Karena itu, dorongan untuk menghadirkan payung hukum khusus bagi program MBG semakin menguat. Regulasi tersebut diharapkan mampu memperkuat sistem pengawasan sekaligus memberikan sanksi tegas bagi pelanggaran.
Di tengah dukungan publik yang tinggi, efektivitas program MBG ke depan akan sangat ditentukan oleh sejauh mana pemerintah mampu menjaga kualitas pelaksanaan dan memastikan bantuan benar-benar sampai kepada yang membutuhkan. (kls)
