Jakarta, suarabersama.com – Pemerintah Indonesia menegaskan insiden keamanan di Dogiyai merupakan urusan domestik dan menolak campur tangan pihak luar. Sikap ini disampaikan menyusul pernyataan Pemimpin Oposisi Kepulauan Solomon, Matthew Wale, yang mendorong respons regional terkait peristiwa tersebut.
Pemerintah menilai pernyataan Wale tidak mencerminkan kondisi utuh di lapangan. Otoritas menegaskan, tindakan aparat merupakan bagian dari penegakan hukum dan perlindungan masyarakat, bukan bentuk penindasan seperti yang dituduhkan.
Insiden di Distrik Kamuu disebut berawal dari aksi kekerasan oleh orang tak dikenal yang menewaskan anggota kepolisian, Bripda Juventus Edowai, saat bertugas. Peristiwa tersebut kemudian memicu eskalasi keamanan di wilayah tersebut.
Terkait adanya korban sipil, pemerintah memastikan investigasi internal tengah berjalan secara transparan. Penanganan dilakukan sesuai prosedur hukum nasional dan tetap mengacu pada prinsip hak asasi manusia.
Pemerintah juga menolak wacana intervensi regional Melanesia. Menurut otoritas, dorongan tersebut berpotensi mengganggu kedaulatan Indonesia dan didasarkan pada informasi yang belum terverifikasi.
Saat ini, situasi di Moanemani dilaporkan mulai berangsur kondusif. Aparat keamanan masih berjaga di sejumlah titik strategis guna menjamin aktivitas masyarakat dapat kembali berjalan normal.
Selain itu, pendekatan dialog dengan tokoh adat dan agama terus dilakukan untuk memulihkan stabilitas. Pemerintah mengimbau masyarakat tidak terprovokasi oleh informasi yang belum jelas kebenarannya. (kls)
