Suarabersama.com – Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menyebut tingginya angka kriminalitas hingga aksi begal di berbagai daerah menjadi salah satu alasan pemerintah membentuk 750 batalyon baru hingga tahun 2029.
Hal tersebut disampaikan Sjafrie dalam rapat bersama Komisi I DPR RI di Senayan, Jakarta, Selasa (19/5/2026).
“Saya ingin sedikit menyinggung, apa manfaat batalyon infanteri teritorial pembangunan. Apa yang kita lihat sebelum ada batalyon teritorial pembangunan. Tadinya di kabupaten tidak ada pasukan. Apa yang terjadi? Begal kriminal itu yang besar sekali,” ujar Sjafrie.
Menurut dia, keberadaan batalyon teritorial pembangunan dinilai mampu membantu menekan angka kriminalitas di sejumlah wilayah.
Sjafrie mengungkapkan, setelah TNI menempatkan batalyon dan membangun pangkalan di daerah tertentu, angka begal dan tindak kriminal disebut menurun hingga lebih dari 50 persen.
Ia menjelaskan salah satu tugas batalyon teritorial pembangunan adalah melakukan patroli keamanan menggunakan kendaraan operasional yang disiapkan industri pertahanan nasional.
“Membangun sistem keamanan lingkungan, siskamling, yang tadinya itu menurun kemudian hidup kembali. Ini yang yang berkaitan dengan kriminalitas,” jelasnya.
Sjafrie juga menyoroti luas wilayah Indonesia yang memiliki 514 kabupaten/kota dengan jumlah penduduk mencapai sekitar 287 juta jiwa serta berbatasan langsung dengan 11 negara.
Meski demikian, ia menegaskan pembentukan 750 batalyon bukan semata-mata untuk menghadapi ancaman dari negara tetangga, melainkan sebagai bagian dari upaya menjaga kedaulatan dan stabilitas nasional.
“Kita ingin menjaga kedaulatan negara kita. Dan kita membangun kemampuan kita ini untuk mengawal ini semua. Akhirnya mereka bisa mengerti,” ucap Sjafrie.
Selain aspek keamanan, Sjafrie menilai kehadiran batalyon baru juga berdampak pada perputaran ekonomi masyarakat di tingkat desa dan kecamatan.
Menurut dia, pengeluaran para prajurit turut menggerakkan pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) di sekitar markas batalyon.
“Gaji yang paling kecil untuk seorang prajurit itu Rp 6 juta satu orang. Kalau dia 1.000 orang dalam 1 batalyon, dan dia belanjakan Rp 1 juta setiap bulan, berarti dia Rp 1 miliar di desa dan di kecamatan tempat mereka,” paparnya.
Ia menyebut kehadiran batalyon juga memicu tumbuhnya usaha seperti kafe dan warung di sekitar kawasan markas militer.
“Saya lihat setiap saya datang ke batalyon-batalyon, banyak sekali bangunan namanya cafe-cafe, warung-warung yang muncul. Berarti UKM ini meningkat. Dan ini yang kita tingkatkan,” imbuhnya.
