Suarabersama— Upaya memperkuat pemberdayaan perempuan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat terus didorong melalui kolaborasi antara organisasi masyarakat dan lembaga parlemen. Wakil Ketua MPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) mengajak Badan Kontak Majelis Taklim (BKMT) memperkuat komunikasi dengan parlemen agar berbagai aspirasi masyarakat dapat diterjemahkan menjadi kebijakan yang konkret.
Dorongan tersebut disampaikan Ibas dalam Silaturahim Kebangsaan bersama Pimpinan Pusat BKMT di Jakarta, Rabu (26/8/2026). Pertemuan tersebut membahas berbagai kebutuhan masyarakat sekaligus peluang memperkuat kerja sama antara BKMT dan parlemen.
Ibas mengatakan aspirasi yang disampaikan BKMT memiliki cakupan luas, mulai dari pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, perlindungan sosial, UMKM, ekonomi masyarakat hingga ketahanan keluarga.
Menurutnya, BKMT memiliki modal sosial yang kuat karena memiliki jaringan majelis taklim di berbagai daerah. Jaringan tersebut dapat menjadi kekuatan untuk mendukung pemberdayaan masyarakat sekaligus memperluas manfaat berbagai program pemerintah.
“BKMT adalah tempat ilmu bertemu dengan pengabdian. Tempat perempuan bertemu dengan kekuatan. Karena itu, kita harus siap bersinergi dan siap berkolaborasi,” ujar Ibas.
Ia menekankan komunikasi antara BKMT dan parlemen tidak boleh berhenti pada pertemuan seremonial. Aspirasi masyarakat perlu dikawal hingga menghasilkan langkah konkret yang sesuai dengan kebutuhan di lapangan.
Dalam forum tersebut, sejumlah anggota Fraksi Partai Demokrat DPR RI turut menawarkan bentuk kolaborasi sesuai bidang kerja masing-masing.
Anggota Komisi VIII DPR RI Nanang Samodra, misalnya, menawarkan pelibatan perempuan dan ustazah dari lingkungan majelis taklim sebagai pendamping proses sertifikasi halal bagi pelaku UMKM. Langkah ini dinilai dapat membuka ruang pemberdayaan baru bagi perempuan sekaligus membantu pelaku usaha masyarakat.
Sementara itu, Anggota Komisi IX DPR RI Cellica Nurrachadiana mendorong kerja sama dengan BKMT untuk memperluas layanan Cek Kesehatan Gratis (CKG). Ia juga menyoroti perlindungan guru ngaji sebagai pekerja informal melalui BPJS Ketenagakerjaan.
Di bidang pendidikan dan ekonomi, Anggota Komisi X DPR RI Bramantyo Suwondo melihat peluang kolaborasi dalam pendidikan, dakwah, dan pengembangan pariwisata halal. Adapun Anggota Komisi XI DPR RI Marwan Cik Hasan menekankan pentingnya penguatan ekonomi keluarga melalui UMKM dan koperasi.
Rangkaian gagasan tersebut menunjukkan bahwa aspirasi masyarakat dapat dikawal melalui berbagai pintu parlemen sesuai bidang kebijakan masing-masing.
Ibas meminta BKMT terus menyampaikan aspirasi, pandangan, dan masukan sekaligus ikut mengawal kebijakan serta penganggaran negara agar semakin menjawab kebutuhan masyarakat.
Menurutnya, sinergi antara organisasi masyarakat dan parlemen merupakan bagian dari upaya bersama untuk mewujudkan tujuan bernegara, termasuk meningkatkan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
Kolaborasi tersebut juga memperlihatkan bahwa pemberdayaan perempuan tidak hanya berkaitan dengan aspek sosial, tetapi dapat diperluas ke sektor kesehatan, pendidikan, ekonomi, UMKM, perlindungan sosial, hingga ketahanan keluarga.
Dengan komunikasi yang semakin terbuka dan kerja sama lintas sektor yang lebih kuat, aspirasi masyarakat diharapkan dapat diterjemahkan menjadi kebijakan yang memberikan manfaat nyata. Upaya tersebut sekaligus memperkuat partisipasi masyarakat dalam mendukung pembangunan nasional.
