Suarabersama.com – Indonesia memiliki tingkat risiko bencana hidrometeorologi yang cukup tinggi karena dipengaruhi kondisi iklim, cuaca, serta karakteristik geografis yang beragam. Risiko tersebut dapat meningkat ketika cuaca ekstrem terjadi di wilayah dengan kondisi lingkungan yang kurang mampu menahan dampaknya.
Banjir, tanah longsor, angin puting beliung, kekeringan, hingga gelombang tinggi dan cuaca ekstrem laut menjadi sejumlah ancaman yang perlu diantisipasi. BNPB melalui pemetaan terbaru periode Juni-November 2026 mencatat 112 kabupaten/kota di 22 provinsi masuk wilayah rawan bencana hidrometeorologi utama.
Pemetaan tersebut dapat menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk memperkuat kesiapsiagaan, terutama dalam menghadapi potensi banjir dan tanah longsor. Dari 112 kabupaten/kota, 42 wilayah masuk kategori rawan tinggi, 53 kategori rawan sedang, dan 17 kategori rawan rendah. Selain itu, terdapat 2.150 desa yang berada di zona bahaya.
Jawa Barat menjadi provinsi dengan jumlah kabupaten/kota kategori rawan tinggi terbanyak, yakni 11 wilayah, disusul Jawa Tengah dengan 9 wilayah, Sulawesi Selatan 7 wilayah, dan Kalimantan Barat 6 wilayah. Data tersebut menunjukkan pentingnya strategi mitigasi yang disesuaikan dengan karakteristik risiko masing-masing daerah.
Upaya pengurangan risiko dapat dilakukan melalui pemetaan daerah rawan, pembangunan infrastruktur mitigasi seperti embung, tanggul, drainase dan sumur resapan, serta penghijauan dan rehabilitasi lahan. Penguatan sistem peringatan dini dan edukasi masyarakat juga menjadi bagian penting agar masyarakat mampu mengambil langkah secara cepat dan tepat ketika menghadapi potensi bencana.
Selain pemerintah, masyarakat memiliki peran penting dalam mengurangi risiko bencana. Menjaga lingkungan, tidak membuang sampah ke sungai, tidak melakukan penebangan sembarangan, serta mengikuti informasi resmi BMKG dan BNPB menjadi langkah sederhana yang dapat memperkuat kesiapsiagaan bersama.(hni)
