Jakarta, suarabersama.com – Pemerintah membantah anggapan bahwa klaim swasembada pangan hanya sekadar narasi politik. Melalui Kementerian Pertanian, pemerintah membeberkan sejumlah data produksi dan cadangan beras nasional untuk menjawab keraguan yang berkembang di ruang publik.
Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian, Andi Nur Alam Syah, menegaskan capaian swasembada pangan didasarkan pada data resmi lembaga negara.
“Ini bukan retorika atau klaim kosong, tetapi berdasarkan angka resmi yang terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujar Andi dalam keterangannya.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), luas panen padi sepanjang 2025 mencapai 11,32 juta hektare atau naik 12,69 persen dibanding tahun sebelumnya. Sementara produksi gabah kering panen (GKP) tercatat sebesar 71,95 juta ton, meningkat 13,29 persen secara tahunan.
Pemerintah menyebut kenaikan produksi itu dipicu program intensifikasi pertanian, mulai dari peningkatan indeks tanam, perbaikan irigasi, hingga pemanfaatan teknologi pertanian.
Dari total produksi tersebut, BPS memproyeksikan produksi beras nasional pada 2025 mencapai sekitar 34,77 juta ton. Angka itu dinilai cukup untuk memenuhi kebutuhan konsumsi nasional yang diperkirakan berada di kisaran 31,1 juta ton per tahun.
Selain itu, pemerintah juga menegaskan tidak ada impor beras medium untuk kebutuhan konsumsi masyarakat sepanjang 2025. Impor yang tercatat pada awal tahun disebut hanya sisa kontrak lama dari periode sebelumnya.
“Impor yang masih berjalan hanya untuk kebutuhan beras premium atau industri tertentu,” kata Andi.
Sementara itu, Perum Bulog mencatat stok beras nasional hingga 18 April 2026 mencapai sekitar 4,95 juta ton. Direktur Utama Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menyebut cadangan tersebut tersimpan di berbagai gudang di seluruh Indonesia dan dapat diverifikasi langsung oleh publik.
Pemerintah juga mengutip proyeksi Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia (FAO) yang memperkirakan produksi beras Indonesia pada musim tanam 2025/2026 mencapai 35,6 juta ton. Dengan capaian itu, Indonesia disebut menjadi produsen beras terbesar di kawasan ASEAN.
Meski demikian, polemik mengenai swasembada pangan masih terus bergulir. Kritik muncul terkait metode penghitungan produksi dan akurasi data.
Menanggapi hal itu, Andi menilai sebagian kritik lahir dari pendekatan yang tidak utuh dalam membaca data pertanian nasional.
“Mengkritisi kebijakan itu sah, tetapi harus berbasis data dan metodologi yang tepat,” tegasnya. Pemerintah berharap perdebatan mengenai swasembada pangan tetap berjalan secara konstruktif agar kebijakan sektor pertanian dapat terus dikawal tanpa memicu disinformasi di tengah masyarakat. (kls)
