JAKARTA, suarabersama.com — Mahkamah Konstitusi hingga kini belum menetapkan jadwal pembacaan putusan terkait uji materi Undang-Undang Peradilan Militer. Padahal, para pemohon telah meminta percepatan putusan sebelum dimulainya sidang kasus penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS, Andrie Yunus.
Ketua Umum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Muhamad Isnur, menilai percepatan putusan penting demi memenuhi rasa keadilan publik. Ia menyebut MK seharusnya dapat mengambil langkah progresif, termasuk mengeluarkan putusan sela untuk menunda proses peradilan hingga putusan final ditetapkan.
Isnur bahkan membandingkan situasi saat ini dengan era kepemimpinan Mahfud MD, yang dinilai lebih responsif dalam menangani perkara mendesak. Ia mempertanyakan alasan di balik belum adanya kepastian dari MK, sekaligus menyoroti lamanya penanganan sejumlah perkara lain.
Permohonan uji materi ini diajukan oleh keluarga korban dugaan tindak pidana yang melibatkan anggota TNI. Mereka menilai proses peradilan militer selama ini belum sepenuhnya memberikan rasa keadilan, terutama karena potensi konflik kepentingan dalam penanganan perkara oleh institusi yang sama.
Salah satu pemohon, Leni Damanik, mengaku kehilangan anaknya akibat dugaan penganiayaan oleh oknum prajurit. Ia menyoroti proses hukum yang dinilai tidak tegas, termasuk pelaku yang tidak ditahan selama persidangan.
Pemohon lainnya, Eva Melani Boru Pasaribu, juga mempertanyakan penanganan kasus kematian ayahnya yang diduga melibatkan unsur militer. Ia menilai proses hukum belum menyentuh seluruh pihak yang bertanggung jawab.
Melalui uji materi ini, para pemohon meminta perubahan kewenangan peradilan militer. Mereka mengusulkan agar prajurit TNI yang melakukan tindak pidana umum diadili di peradilan umum guna menjamin transparansi, akuntabilitas, serta kesetaraan di hadapan hukum. Hingga kini, belum ada kepastian kapan MK akan membacakan putusan tersebut, sementara perhatian publik terhadap perkara ini terus meningkat. (kls)
