Suarabersama – Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi melakukan pergantian pimpinan di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (Ditjen Hubla) Kementerian Perhubungan. Langkah tersebut menjadi bagian dari evaluasi dan penyegaran organisasi untuk memperkuat pelaksanaan tugas di sektor transportasi laut.
Dalam pergantian tersebut, Muhammad Masyhud tidak lagi menjabat sebagai Direktur Jenderal Perhubungan Laut. Untuk memastikan roda organisasi dan pelayanan tetap berjalan, Kementerian Perhubungan menunjuk Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Lollan Panjaitan, sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Perhubungan Laut.
Plt Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kemenhub Farida Makhmudah mengatakan pergantian pejabat tersebut merupakan bagian dari proses penyegaran organisasi. Selain di Ditjen Hubla, terdapat pula pergantian pejabat di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan (BPSDMP), dengan salah satu pergantian dilakukan karena pejabat sebelumnya memasuki masa pensiun.
Menurut Kemenhub, pergantian dan mutasi pejabat merupakan bagian dari evaluasi manajerial yang dilakukan untuk memperkuat organisasi. Evaluasi tersebut diarahkan agar setiap unit kerja dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab secara lebih optimal sesuai kebutuhan penyelenggaraan transportasi nasional.
Penunjukan Lollan Panjaitan sebagai Plt Dirjen Hubla juga memastikan tidak terjadi kekosongan kepemimpinan di lingkungan Ditjen Hubla. Dengan demikian, pelaksanaan program, pelayanan, serta fungsi pengawasan di sektor transportasi laut dapat tetap berjalan.
Kemenhub juga menekankan pentingnya penguatan kepemimpinan dan sistem pengawasan di lingkungan Ditjen Hubla. Langkah tersebut menjadi bagian dari pembenahan organisasi agar penyelenggaraan transportasi laut semakin efektif dan mampu memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.
Kebijakan tersebut sejalan dengan arahan Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi yang menempatkan aspek keselamatan sebagai salah satu prioritas utama dalam penyelenggaraan transportasi nasional.
Kemenhub bersama seluruh pemangku kepentingan juga akan terus melakukan pembenahan, baik dari sisi regulasi dan administrasi maupun pengawasan operasional di lapangan.
Melalui evaluasi dan penyegaran organisasi tersebut, pemerintah menunjukkan komitmennya untuk terus memperkuat tata kelola sektor transportasi laut sekaligus memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan secara optimal.
