Jakarta, Suarabersama.com – Pemerintah memutuskan membebaskan bea masuk impor bahan baku plastik menjadi 0 persen sebagai langkah menjaga ketersediaan pasokan sekaligus menekan biaya produksi industri dalam negeri.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan bahwa sejumlah komoditas yang mendapatkan insentif tersebut meliputi polipropilena (polypropylene), polietilena (polyethylene), HDPE (high-density polyethylene), serta LLDPE (linear low-density polyethylene).
Sebelumnya, tarif bea masuk untuk bahan baku plastik berada pada kisaran 5 hingga 15 persen.
“Seluruhnya diberikan bea masuk 0 persen, namun ini diberi periode dalam enam bulan. Nanti kita lihat situasi sesudah enam bulan seperti apa,” ujar dia.
Menurut Airlangga, kebijakan ini juga bertujuan menjaga stabilitas harga di sektor kemasan agar tidak berdampak pada kenaikan harga produk makanan dan minuman.
Selain penyesuaian tarif, pemerintah turut melakukan pembenahan dalam aspek perizinan impor. Kementerian Perindustrian Republik Indonesia akan menyusun daftar komoditas yang membutuhkan pertimbangan teknis (pertek), sementara Kementerian Perdagangan Republik Indonesia akan merevisi aturan terkait impor.
Pemerintah juga menyiapkan mekanisme service level agreement (SLA) guna menjamin transparansi serta kepastian dalam proses perizinan bagi pelaku industri. Selain itu, optimalisasi sistem nasional industri (Sinas) dan penguatan Standar Nasional Indonesia (SNI) dilakukan agar alur perizinan menjadi lebih jelas, baik dari sisi tahapan maupun waktu.
Saat ini, Indonesia bersama sejumlah negara lain tengah menghadapi keterbatasan pasokan bahan baku plastik, termasuk nafta. Kondisi tersebut dipicu oleh gangguan distribusi global akibat krisis di kawasan Selat Hormuz, yang berdampak pada lonjakan harga hingga 60 persen serta tingginya ketergantungan impor yang mencapai sekitar 55–60 persen.
Sebagai tindak lanjut, pemerintah juga berupaya mencari sumber impor alternatif dari berbagai negara serta meningkatkan kapasitas produksi dalam negeri guna mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan baku plastik. (*)
