Jayapura, suarabersama.com – Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) menyatakan siap menindaklanjuti aspirasi mahasiswa terkait situasi keamanan dan kemanusiaan di Papua. Sikap ini disampaikan usai aksi unjuk rasa ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Solidaritas Mahasiswa Papua di sejumlah titik di Jayapura, Senin (27/4/2026).
Aksi tersebut digelar di kawasan Abepura, depan kampus USTJ Padang Bulan, hingga wilayah Waena. Mahasiswa menyuarakan lima tuntutan utama, mulai dari penghentian operasi militer di wilayah sipil, perlindungan kelompok rentan, pembukaan akses kemanusiaan, pembebasan tahanan politik, hingga penegakan hak asasi manusia di Papua.
Ketua DPR Papua, Deni Hendrik Bonay, bersama sejumlah anggota dewan turun langsung menemui massa. Ia menegaskan seluruh aspirasi akan diteruskan ke pemerintah pusat, termasuk kepada Presiden, Panglima TNI, dan Kapolri.
Selain itu, DPR Papua juga menyampaikan kecaman atas dugaan pelanggaran HAM di wilayah Kabupaten Puncak dan Dogiyai yang disebut menimbulkan korban sipil.
Ketua Komisi I DPR Papua, Tan Wie Long, menilai kehadiran langsung DPR merupakan bentuk keseriusan lembaga dalam merespons aspirasi masyarakat. Ia menegaskan pentingnya menjaga ruang demokrasi agar masyarakat dapat menyampaikan pendapat secara terbuka dan sesuai hukum.
Menurutnya, DPR Papua tidak pernah membatasi penyampaian aspirasi selama dilakukan secara tertib. Ia juga mendorong adanya koordinasi dengan aparat kepolisian agar mekanisme penyampaian pendapat ke depan lebih kondusif.
Meski demikian, aksi sempat diwarnai kericuhan di beberapa titik. Bentrokan terjadi saat aparat berupaya membubarkan massa, yang berujung aksi saling lempar. Tiga anggota kepolisian dilaporkan mengalami luka dalam insiden tersebut.
DPR Papua berharap ke depan penyampaian aspirasi dapat berlangsung lebih tertib dan konstruktif, sehingga dialog antara masyarakat dan pemerintah tetap terjaga. (kls)
