Suarbersama.com – Penguatan koordinasi lintas kementerian, lembaga, serta seluruh pemangku kepentingan dinilai menjadi langkah strategis dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan menjaga stabilitas keamanan di Papua. Pendekatan yang terintegrasi diyakini mampu mempercepat penyelesaian berbagai tantangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Wakil Ketua Panitia Khusus (Pansus) Penanganan Konflik dan Kemanusiaan Papua DPD RI, Filep Wamafma, menegaskan bahwa penyelesaian persoalan di Papua merupakan tanggung jawab bersama seluruh unsur pemerintah. Menurutnya, berbagai dinamika yang terjadi tidak dapat diselesaikan hanya oleh satu institusi, melainkan memerlukan kerja sama yang erat di berbagai sektor.
Ia menjelaskan bahwa meskipun Wakil Presiden memiliki peran sebagai Ketua Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP), pelaksanaan kebijakan di Papua juga melibatkan kementerian, lembaga, pemerintah daerah, serta aparat yang memiliki kewenangan sesuai bidang masing-masing.
“Seluruh pemangku kepentingan perlu memperkuat koordinasi agar setiap kebijakan yang diambil mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Papua,” ujar Filep di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (8/7/2026).
Filep menilai sinergi antarlembaga akan memperkuat efektivitas pelaksanaan program pembangunan, penanganan isu kemanusiaan, hingga upaya menjaga keamanan yang kondusif. Dengan koordinasi yang baik, setiap kebijakan dapat berjalan lebih terarah dan memberikan dampak positif bagi masyarakat.
Di sisi lain, Wakil Ketua MPR RI Bambang Wuryanto menjelaskan bahwa Undang-Undang Otonomi Khusus Papua telah mengatur peran Wakil Presiden dalam mengoordinasikan kebijakan yang berkaitan dengan kekhususan Papua. Menurutnya, mekanisme tersebut merupakan bagian dari sistem pemerintahan yang dirancang untuk mendukung percepatan pembangunan di wilayah Papua.
Pandangan yang berkembang di parlemen menunjukkan adanya komitmen bersama untuk memperkuat tata kelola pemerintahan melalui koordinasi yang semakin efektif. Sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat keamanan, dan seluruh pemangku kepentingan diharapkan mampu menciptakan situasi yang aman, mempercepat pembangunan, serta memperluas akses masyarakat terhadap layanan publik.
Pemerintah terus mengedepankan pendekatan pembangunan, dialog, dan penegakan hukum yang selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai fondasi dalam menciptakan Papua yang aman, damai, dan semakin sejahtera. Melalui kerja sama yang solid antarinstansi, berbagai program strategis diharapkan dapat berjalan optimal sehingga manfaat pembangunan dapat dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat Papua.(*)
