SUARABERSAMA – Polemik mengenai rencana penerimaan kapal induk Giuseppe Garibaldi dari Italia mendapat perhatian di parlemen. Sejumlah anggota DPR mengingatkan pemerintah agar mempertimbangkan secara cermat konsekuensi anggaran yang akan muncul setelah kapal mulai dioperasikan di Indonesia.
Menurut DPR, biaya pemeliharaan kapal induk, modernisasi sistem persenjataan, pengadaan suku cadang, hingga pelatihan awak kapal perlu dihitung secara rinci agar tidak membebani anggaran pertahanan di masa mendatang. Selain itu, faktor usia kapal juga menjadi salah satu aspek yang perlu diperhatikan sebelum seluruh proses hibah diselesaikan.
Sementara itu, Kementerian Pertahanan menegaskan bahwa proses hibah dilakukan sesuai mekanisme yang berlaku dan pemerintah hanya menyiapkan anggaran untuk penyesuaian teknis atau retrofit agar kapal memenuhi kebutuhan operasional TNI AL. Dengan demikian, negara tidak mengeluarkan biaya untuk memperoleh kapal tersebut karena statusnya merupakan hibah dari Pemerintah Italia.
Kemenhan menambahkan bahwa proses negosiasi dan administrasi dengan pihak Italia masih berlangsung. Setelah seluruh tahapan selesai, kapal akan dimodifikasi agar kompatibel dengan sistem pertahanan Indonesia serta mampu mendukung berbagai operasi, baik operasi militer maupun misi kemanusiaan.
Rencana penguatan alat utama sistem persenjataan (alutsista) melalui hibah ini diharapkan tetap mengedepankan prinsip efisiensi, akuntabilitas, dan kesesuaian dengan kebutuhan strategis pertahanan nasional, sehingga manfaat yang diperoleh dapat sejalan dengan kemampuan fiskal negara.
