Suarabersama – Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah wilayah Kalimantan menjadi perhatian serius pemerintah. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mendeteksi 118 titik panas di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat dengan total luas lahan yang terbakar mencapai 1.267 hektare.
Dari jumlah tersebut, BNPB mencatat 72 titik panas berada di Kalimantan Tengah dan 46 titik lainnya tersebar di Kalimantan Barat. Luas lahan yang terbakar masing-masing mencapai 739 hektare di Kalteng dan 528 hektare di Kalbar.
Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton SP Panjaitan mengatakan penanganan terus dilakukan di kedua wilayah. Tim di lapangan telah berhasil memadamkan sekitar 459 hektare lahan terbakar di Kalteng dan 354 hektare di Kalbar.
Capaian tersebut memperlihatkan bahwa pemerintah tidak hanya melakukan pemantauan terhadap perkembangan hotspot, tetapi juga terus mengerahkan upaya pemadaman untuk mencegah api meluas. Data titik panas digunakan sebagai salah satu indikator dalam menentukan wilayah yang membutuhkan perhatian dan penanganan lebih lanjut.
Meski upaya pemadaman terus berjalan, kondisi di lapangan masih membutuhkan kewaspadaan tinggi. Di Kalimantan Barat, kualitas udara dilaporkan berada pada kategori berbahaya dengan jarak pandang kurang dari satu kilometer. Sementara kualitas udara di Kalimantan Tengah berada pada kategori tidak sehat dengan jarak pandang sekitar 2,8 kilometer.
Situasi tersebut membuat langkah pencegahan dan penanganan karhutla harus dilakukan secara berkelanjutan. Selain operasi pemadaman, masyarakat juga memiliki peran penting dengan tidak melakukan aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran, khususnya di wilayah yang rawan mengalami karhutla.
Pemerintah melalui BNPB bersama pemerintah daerah dan unsur terkait terus memperkuat koordinasi untuk menghadapi kondisi tersebut. Penanganan yang dilakukan secara terpadu diharapkan dapat mempercepat pemadaman sekaligus mengurangi dampak asap terhadap masyarakat.
Karhutla merupakan persoalan yang membutuhkan respons cepat dan kolaborasi seluruh pihak. Kehadiran pemerintah melalui pemantauan hotspot, pemadaman, dan koordinasi lintas sektor menjadi bagian penting dalam menjaga keselamatan masyarakat serta kelestarian lingkungan di wilayah Kalimantan.(*)
