Suarabersama.com – Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, M Qodari, menyatakan pemerintah akan membuka ruang komunikasi dengan para pengelola dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang menyampaikan keberatan terkait penghentian sementara Program Makan Bergizi Gratis (MBG) selama masa libur sekolah.
“Komunikasi, saya yakin pasti ada (jalan keluar), ini sedang mencari titik temu, komunikasi dulu,” kata Qodari saat ditemui di Kompas Institute, Jakarta, Senin (22/6/2026).
Menurut Qodari, pemerintah melalui Badan Gizi Nasional (BGN) saat ini tengah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program MBG guna memastikan tata kelola dan implementasinya semakin baik ke depan.
Ia menjelaskan bahwa terdapat dua aspek utama yang menjadi perhatian, yakni persoalan hukum dan penyempurnaan tata kelola program.
“Nah, untuk menyelesaikan permasalahan ini mungkin dirasakan oleh pimpinan BGN, perlu ada moratorium dulu, supaya bisa dikaji perkaranya dengan sebaik-baiknya,” tutur Qodari.
Langkah evaluasi tersebut dilakukan agar berbagai persoalan yang muncul dapat ditelaah secara menyeluruh sekaligus menjadi dasar perbaikan mekanisme pelaksanaan program di masa mendatang.
Qodari menambahkan bahwa proses peninjauan ini juga bertujuan menyusun tata kelola yang lebih adaptif dengan kebutuhan dan kondisi di lapangan.
“Supaya nanti kalau aktif lagi, insyaAllah nanti akan bisa menyelesaikan masalah yang sudah ada,” kata dia.
Sebelumnya, para pengelola SPPG yang tergabung dalam Gabungan Pengusaha Makan Bergizi Indonesia (GAPEMBI) Jawa Timur menyampaikan harapan agar kebijakan moratorium MBG selama masa libur sekolah dapat ditinjau kembali.
Ketua DPW GAPEMBI Jawa Timur, Makhrus Sholeh, menilai kebijakan penghentian sementara operasional program perlu mempertimbangkan dampak ekonomi yang dirasakan para mitra pelaksana di daerah.
“Teman-teman mitra banyak yang menggunakan dana pihak ketiga. Kalau pinjaman bank kan tidak mengenal waktu. Cicilan tetap harus dibayar setiap bulan,” ujar Makhrus saat dikonfirmasi di Surabaya, Senin (22/6/2026).
Ia menjelaskan, sebagian besar mitra telah menginvestasikan modal yang cukup besar untuk membangun fasilitas dapur, melengkapi peralatan produksi, menyediakan sarana distribusi, serta memenuhi berbagai standar operasional yang ditetapkan pemerintah.
Di sisi lain, selama masa penghentian sementara program, fasilitas yang telah dibangun tetap memerlukan perawatan dan pengawasan meskipun tidak digunakan untuk kegiatan operasional maupun usaha lainnya.
Kondisi tersebut membuat para pengelola tetap menanggung berbagai biaya rutin tanpa adanya pemasukan dari kegiatan penyediaan makanan bergizi.
Karena itu, GAPEMBI Jawa Timur berharap pemerintah dapat mempertimbangkan dukungan atau skema insentif operasional bagi mitra SPPG selama masa jeda program berlangsung.
“Kami berharap ini bisa dikaji. Karena dapurnya tidak dipakai, tidak operasional, tetapi fasilitas tetap harus dijaga. Dari sisi bisnis tentu ada biaya yang tetap.” (*)
