BNPB Jelaskan Berakhirnya Misi Bantuan Jepang untuk Penanganan Karhutla

JAKARTA, suarabersama.com – Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto membenarkan bahwa misi bantuan personel Jepang dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia telah berakhir pada 29 September 2026.

Misi tersebut berlangsung selama 14 hari, terhitung sejak 16 September 2026. Suharyanto menjelaskan, durasi operasi telah ditetapkan oleh pemerintah Jepang melalui surat resmi yang disampaikan kepada pemerintah Indonesia.

Setelah operasi selesai, Jepang juga telah menyerahkan laporan pelaksanaan misi, termasuk informasi mengenai waktu berakhirnya bantuan tersebut.

Suharyanto menegaskan bahwa pengerahan bantuan internasional untuk penanganan bencana harus mengikuti mekanisme resmi. Negara yang ingin mengirimkan bantuan kemanusiaan wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada pemerintah Indonesia sebelum personel maupun peralatan tiba di Tanah Air.

Dokumen tersebut harus mencantumkan rincian misi, jenis dan jumlah peralatan yang dibawa, jumlah personel beserta keahliannya, serta jangka waktu pelaksanaan operasi.

Penjelasan itu disampaikan BNPB untuk meluruskan informasi yang beredar mengenai mekanisme penerimaan bantuan dari negara lain. Dengan demikian, berakhirnya misi Jepang merupakan bagian dari durasi operasi yang telah ditetapkan sebelumnya, bukan semata-mata keputusan sepihak yang tidak memiliki pemberitahuan resmi.

BNPB turut menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Jepang dan seluruh personel yang telah berpartisipasi dalam penanganan karhutla di Indonesia.

Menurut Suharyanto, kerja sama tersebut menjadi pengalaman penting bagi kedua negara dalam meningkatkan koordinasi dan memperkuat kemampuan menghadapi bencana pada masa mendatang.

Berakhirnya misi bantuan Jepang menegaskan pentingnya perencanaan operasi kemanusiaan yang jelas, termasuk penetapan waktu penugasan dan koordinasi antarpemerintah. Di tengah upaya penanganan karhutla, keberlanjutan kesiapsiagaan dan kapasitas dalam negeri tetap menjadi faktor penting agar penanganan bencana dapat berjalan secara efektif. (kls)