Suarabersama.com – Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad memastikan Satuan Tugas (Satgas) Mitigasi PHK dan Kesejahteraan Buruh akan segera bergerak merespons potensi gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) yang mulai mengancam sejumlah sektor industri di tengah dinamika ekonomi saat ini.
Pernyataan tersebut disampaikan Dasco saat menghadiri pembukaan Kongres III Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI) yang berlangsung di Hotel Acacia, Jakarta Pusat, Minggu (7/6/2026).
Menurut Dasco, pemerintah telah membentuk Satgas Mitigasi PHK dan Kesejahteraan Buruh sebagai langkah antisipatif menghadapi meningkatnya risiko kehilangan pekerjaan yang dialami para pekerja. Satgas tersebut melibatkan unsur pemerintah dan perwakilan serikat pekerja sebagai bagian dari dewan pengarah.
“Pemerintah telah membentuk Satgas Mitigasi PHK dan Kesejahteraan Buruh. Ketua-ketua serikat pekerja juga dilibatkan sebagai anggota dewan pengarah agar langkah yang diambil benar-benar sesuai dengan kondisi di lapangan,” ujar Dasco.
Ia menjelaskan, dalam waktu dekat satgas akan mulai menggelar serangkaian rapat koordinasi untuk memetakan sektor-sektor yang berpotensi mengalami PHK serta merumuskan langkah mitigasi yang diperlukan.
Menurutnya, pemerintah telah menerima berbagai laporan dari organisasi buruh mengenai sejumlah titik rawan yang berpotensi terdampak pengurangan tenaga kerja akibat tekanan ekonomi dan perlambatan usaha.
“Dalam beberapa waktu terakhir kita sama-sama melihat adanya potensi PHK di sejumlah sektor. Informasi dari serikat pekerja menjadi bahan penting untuk mendeteksi wilayah dan industri yang berisiko terdampak,” katanya.
Dasco menegaskan bahwa data dan masukan dari serikat pekerja akan menjadi dasar bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan pencegahan serta perlindungan terhadap pekerja yang terancam kehilangan pekerjaan.
Selain membahas langkah mitigasi PHK, Dasco juga menyoroti peran Desk Ketenagakerjaan Polri yang selama ini dinilai cukup membantu dalam menangani persoalan ketenagakerjaan. Salah satu upaya yang telah dilakukan adalah memfasilitasi relokasi tenaga kerja dari daerah yang terdampak PHK ke wilayah atau sektor usaha yang masih membutuhkan pekerja.
“Desk Ketenagakerjaan Polri selama ini cukup aktif membantu mencarikan solusi bagi pekerja terdampak PHK, termasuk menghubungkan mereka dengan daerah atau perusahaan yang masih membuka kebutuhan tenaga kerja,” jelasnya.
Ia menilai pola kerja seperti itu perlu diperluas melalui Satgas Mitigasi PHK dan Kesejahteraan Buruh agar manfaatnya dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat pekerja di berbagai daerah.
Menurut Dasco, kolaborasi antara pemerintah, aparat, dan organisasi buruh menjadi kunci penting dalam menjaga stabilitas ketenagakerjaan nasional di tengah tantangan ekonomi yang terus berkembang.
“Sinergi semua pihak diperlukan agar dampak PHK dapat diminimalkan dan kesejahteraan pekerja tetap terjaga,” pungkasnya. (*)
