Timika, suarabersama.com – Gubernur Papua Tengah Meki Frits Nawipa menegaskan pembangunan di Tanah Papua membutuhkan sinergi dan kolaborasi kuat antarpemerintah daerah agar program yang dijalankan benar-benar berdampak bagi masyarakat.
Menurut Meki Nawipa, pembangunan Papua tidak bisa dilakukan secara parsial atau berjalan sendiri-sendiri. Karena itu, koordinasi antar kepala daerah dinilai penting untuk mempercepat pembangunan di seluruh wilayah Papua.
Hal tersebut disampaikan dalam Forum Koordinasi Strategis Percepatan Pembangunan Papua yang digelar di Timika selama dua hari.
“Kita ingin dana Otsus benar-benar tepat sasaran, transparan, dan manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat, terutama orang asli Papua,” ujar Meki.
Forum tersebut dihadiri gubernur, wakil gubernur, serta bupati dan wakil bupati dari enam provinsi dan 42 kabupaten/kota di Tanah Papua.
Dalam pertemuan itu, sejumlah kesepakatan strategis dihasilkan, di antaranya penguatan sinergi pemerintah pusat dan daerah serta penguatan tiga pilar utama Papua, yakni gubernur, DPR Papua, dan Majelis Rakyat Papua (MRP).
Selain itu, pemerintah daerah juga berkomitmen memperkuat integrasi sistem informasi pemerintahan dan pengelolaan dana Otonomi Khusus (Otsus) agar lebih transparan dan akuntabel.
Forum turut merekomendasikan pelaksanaan sensus Orang Asli Papua (OAP) sebagai dasar perencanaan pembangunan dan penganggaran yang lebih tepat sasaran.
Tak hanya itu, peserta forum juga mendorong percepatan penyelesaian Peraturan Daerah Khusus (Perdasus), Peraturan Daerah Provinsi (Perdasi), hingga revisi regulasi terkait Majelis Rakyat Papua.
Meki Nawipa menegaskan seluruh hasil forum tidak boleh berhenti sebagai dokumen semata, melainkan harus diwujudkan melalui langkah nyata di daerah masing-masing.
Ia mengatakan pembangunan Papua harus berfokus pada tiga prioritas utama, yakni Papua Cerdas, Papua Sehat, dan Papua Produktif.
Menurut mantan Bupati Paniai itu, pembangunan Papua juga membutuhkan pemimpin yang berintegritas serta memiliki keberpihakan terhadap masyarakat asli Papua dalam setiap kebijakan yang dijalankan.
Forum tersebut turut menghadirkan narasumber dari Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, dan Bappenas serta sejumlah pemangku kepentingan lainnya. (kls)
