Jakarta, Suarabersama.com – Rektor IPB University, Alim Setiawan Slamet, menyambut positif dorongan Badan Gizi Nasional (BGN) agar perguruan tinggi turut membangun dan mengelola dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Menurut Alim, langkah tersebut mencerminkan keterbukaan pemerintah dalam melibatkan dunia akademik untuk mendukung keberhasilan program prioritas nasional tersebut.
“Saya kira itu hal yang sangat positif dan patut diapresiasi atas keterbukaan dari BGN karena kampus juga ingin berkontribusi untuk mensukseskan program (MBG),” kata Alim di Hotel Borobudur, Jakarta, Sabtu (2/5).
Ia menjelaskan, peran perguruan tinggi tidak hanya terbatas pada pengelolaan dapur, tetapi juga membangun sistem terintegrasi dari hulu hingga hilir. Kampus dinilai mampu menciptakan ekosistem pangan yang melibatkan petani, peternak, serta rantai distribusi dari lingkungan sekitar.
Menurutnya, keberadaan SPPG di lingkungan kampus juga dapat dimanfaatkan sebagai sarana pembelajaran langsung bagi mahasiswa maupun dosen.
Fasilitas tersebut dapat menjadi living lab atau laboratorium hidup yang mendukung experiential learning, penelitian, hingga penerapan inovasi secara real time. Berbagai inovasi kampus juga bisa diterapkan, mulai dari efisiensi energi dapur, pengembangan menu makanan, peningkatan keamanan pangan, hingga pengelolaan limbah.
Saat ini, IPB melalui yayasannya tengah membangun dua unit SPPG di Bogor. Satu unit ditargetkan selesai pada Mei 2026 dan satu unit lainnya rampung pada Juni 2026.
Alim juga mengungkapkan bahwa sejak tahun lalu IPB telah dipercaya oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) sebagai center of excellence dalam bidang pemenuhan pangan dan gizi untuk program MBG.
“Kita bekerjasama dengan berbagai kementerian dan juga didukung oleh UNICEF dan juga BGN,” ujar Alim.
Melalui peran tersebut, IPB terlibat dalam penyusunan modul, pelatihan, hingga penelitian terkait implementasi MBG di Indonesia.
Sebelumnya, Kepala BGN Dadan Handayana meminta perguruan tinggi untuk membangun dan mengelola SPPG secara mandiri guna mendukung keberlanjutan program MBG.
“Saya kira kampus perlu memahami ini, karena ini peluang besar. Minimal punya satu SPPG dulu, dan kalau bisa pasokannya berasal dari civitas akademika sendiri,” ujar Dadan.
Ia menjelaskan, satu unit SPPG membutuhkan dukungan pasokan pangan dalam jumlah besar. Untuk memenuhi kebutuhan beras saja diperlukan sekitar delapan hektare sawah, sedangkan kebutuhan pakan ternak memerlukan sekitar 19 hektare lahan jagung.
Selain itu, satu SPPG juga membutuhkan sekitar 3.700 hingga 4.000 ayam petelur untuk memenuhi kebutuhan telur harian.
“Kalau ingin telurnya dipasok sendiri, maka harus ada sekitar 3.700 sampai 4.000 ayam petelur untuk satu SPPG,” katanya.
Menurut Dadan, kebutuhan tersebut dapat dipenuhi melalui kerja sama dengan petani, peternak, pelaku usaha lokal, maupun keterlibatan civitas akademika kampus. (*)
