Jakarta, Suarabersama.com – Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) Wahana Musik Indonesia (WAMI) menyatakan komitmennya terhadap transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan royalti musik, termasuk dengan menyatakan kesiapan penuh jika pemerintah ingin melakukan audit. Langkah ini menjadi respons terhadap rencana Kementerian Hukum dan HAM yang akan mengaudit seluruh LMK dan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN).
Presiden Direktur WAMI, Adi Adrian, menyambut positif inisiatif tersebut.
“Ini sebagai salah satu poin dari kami bahwa kami sudah diaudit secara berkala. Tapi, kami siap saja karena memang enggak apa-apa kalau harus diaudit,” ujarnya saat konferensi pers di Jakarta, Selasa.
Mengacu pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, LMK merupakan badan hukum nirlaba yang diberi mandat oleh pencipta, pemegang hak cipta, atau pemilik hak terkait untuk mengelola hak ekonomi mereka. Tugas utamanya adalah menghimpun dan mendistribusikan royalti.
Adi menjelaskan bahwa WAMI secara rutin melaksanakan audit eksternal setiap tahun. Hasil audit tersebut bukan hanya dilaporkan ke pemerintah, tetapi juga disampaikan kepada CISAC (International Confederation of Societies of Authors and Composers), organisasi global yang membawahi LMK di berbagai negara.
Sebelumnya, Menteri Hukum dan HAM Supratman Andi Agtas menegaskan bahwa audit terhadap LMK dan LMKN bukan bertujuan mencari kesalahan, melainkan untuk memastikan proses pemungutan dan distribusi royalti berjalan secara transparan dan akurat.
“Khusus royalti, ini lagi mau kami kumpulkan LMKN dan LMK-nya. Kami akan minta supaya ada audit, baik LMK-nya maupun LMKN-nya,” kata Supratman pada Senin (18/8).
Transparansi dalam pengelolaan royalti musik terus menjadi perhatian masyarakat dan pelaku industri. Dengan dilakukannya audit, pemerintah berharap sistem yang lebih akuntabel dapat terwujud dan memberikan jaminan kepastian kepada para pencipta serta profesional musik di Indonesia. (*)
