Jakarta, Suarabersama.com – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) RI, Prasetyo Hadi, menyatakan penghormatannya terhadap keputusan DPRD Kabupaten Pati, Jawa Tengah, yang telah menyetujui penggunaan hak angket dan membentuk panitia khusus pemakzulan terhadap Bupati Pati, Sudewo. Langkah ini merupakan respons terhadap aksi demonstrasi warga yang menuntut Sudewo untuk mundur dari jabatannya.
“Kemudian juga kami tadi memonitor bahwa DPRD Kabupaten Pati juga menggunakan haknya, yaitu semua proses yang kita hormati,” tegas Prasetyo di Istana, Jakarta, pada Rabu (13/8/2025).
Pihak Istana, lanjutnya, menghargai seluruh proses aksi unjuk rasa yang berlangsung di tengah masyarakat Pati. Ia menegaskan bahwa pemerintah pusat akan terus melakukan koordinasi untuk menyikapi situasi tersebut.
“Dan pemerintah pusat akan terus memonitor dan berkoordinasi dengan semua pihak,” imbuhnya.
Menurut Prasetyo, sejak awal pemerintah pusat telah mengawasi dinamika di Pati, menyusul keputusan Bupati Sudewo menaikkan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) hingga 250 persen. Ia juga mengimbau semua pihak untuk bersikap tenang.
“Nah, tentu yang pertama-tama kami selaku pemerintah pusat menaruh perhatian dan memohon kepada semua pihak untuk juga menahan diri. Bapak Bupati juga secara personal kami juga berkomunikasi,” ujar dia.
Lebih lanjut, Prasetyo menyampaikan bahwa pemerintah pusat juga tengah berkomunikasi intens dengan Gubernur Jawa Tengah guna mencari solusi terbaik atas permasalahan tersebut.
“Saya juga memonitor terus berkomunikasi dengan Bapak Gubernur Jawa Tengah, semoga juga segera bisa kita cari jalan keluar terbaik,” sambungnya.
Ia mengungkapkan bahwa Bupati Sudewo sebelumnya tidak melakukan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri dalam penyusunan kebijakan kenaikan pajak itu. Komunikasi baru terjalin setelah kebijakan tersebut menuai polemik dan gelombang penolakan.
“Memang koordinasinya bukan dalam rangka mencari rumusannya tidak, karena memang itu kan menjadi kebijakan dari setiap pemerintah daerah,” jelasnya.
“Tapi, bahwa koordinasinya setelah kemudian kebijakan itu dirasa menimbulkan masalah, nah di situlah kemudian kita berkoordinasi sangat intens,” tambah Prasetyo.
Sebelumnya diberitakan, sejak pagi hari, puluhan ribu warga dari Pati dan sekitarnya memadati area alun-alun untuk menyuarakan tuntutan agar Bupati Sudewo mundur dari jabatannya, sebagai bentuk protes atas lonjakan pajak hingga 250 persen. (*)
