Jakarta – Presiden Prabowo Subianto menerima masukan dari Forum Purnawirawan TNI yang menyampaikan delapan tuntutan melalui surat terbuka. Dalam pertemuan bersama Penasihat Khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan, Wiranto, Prabowo menunjukkan sikap menghargai aspirasi tersebut sebagai sesama purnawirawan.
“Presiden sangat menghormati surat yang ditandatangani oleh para purnawirawan. Beliau memahami betul isi dari pernyataan tersebut karena memiliki latar belakang, jiwa korsa, serta pengabdian yang sama sebagai prajurit TNI,” ujar Wiranto di kompleks Istana Kepresidenan, Kamis (24/4/2025).
Namun, Wiranto menekankan bahwa Prabowo tidak bisa memberikan jawaban langsung atas tuntutan tersebut. Menurutnya, setiap poin perlu dikaji secara mendalam terlebih dahulu karena menyangkut isu-isu fundamental dalam tata negara.
“Sebagai kepala pemerintahan dan panglima tertinggi TNI, presiden tidak bisa sembarangan merespons tanpa analisis menyeluruh. Ada batasan kewenangan, terutama karena Indonesia menganut sistem trias politika,” jelasnya.
Wiranto menambahkan, Prabowo akan mempertimbangkan berbagai sumber masukan sebelum mengambil kebijakan, tidak hanya berdasarkan satu suara atau kelompok.
“Setiap keputusan harus mempertimbangkan berbagai perspektif lintas sektor. Presiden tidak bisa bertindak hanya dari satu masukan,” katanya.
Lebih lanjut, Prabowo juga meminta agar masyarakat tidak terpancing dalam polemik yang berpotensi menimbulkan perpecahan. “Beliau berharap agar isu ini tidak memicu kegaduhan publik yang bisa mengganggu stabilitas nasional,” tutur Wiranto.
Surat yang disampaikan Forum Purnawirawan tersebut ditandatangani oleh lebih dari 300 mantan perwira tinggi, termasuk Jenderal (Purn) Fachrul Razi, Laksamana (Purn) Slamet Soebijanto, dan Marsekal (Purn) Hanafie Asnan, serta diketahui oleh Jenderal (Purn) Try Sutrisno.
Isi 8 Tuntutan Forum Purnawirawan TNI:
- Kembali pada UUD 1945 versi asli.
- Mendukung program ASTA CITA, kecuali proyek IKN.
- Hentikan proyek PSN yang dinilai merugikan rakyat dan lingkungan.
- Deportasi TKA ilegal asal Tiongkok.
- Reformasi pengelolaan tambang sesuai UUD 1945 Pasal 33.
- Reshuffle menteri yang terindikasi korupsi dan masih terkait Jokowi.
- Kembalikan Polri di bawah Kemendagri.
- Usulan penggantian Wapres kepada MPR karena putusan MK yang kontroversial.
