Jakarta, Suarabersama.com – Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Letjen TNI Tandyo Budi Revita mengungkapkan bahwa swasembada pangan adalah salah satu program prioritas pemerintah yang mendukung sistem pertahanan keamanan rakyat semesta (sishankamrata).
Dia menyatakan bahwa sishankamrata sebagai strategi pertahanan nasional membutuhkan kemandirian di pulau-pulau besar dan gugusan pulau-pulau strategis, termasuk di dalamnya kemandirian pangan.
“Kita beruntung memiliki Presiden yang visinya sangat besar terhadap negara ini secara kemandirian. Makanya, ketahanan pangan menjadi salah satu proyek unggulan beliau,” kata Wakil KSAD saat berbicara mewakili KSAD Jenderal TNI Maruli Simanjuntak dalam Rapat Koordinasi Swasembada Pangan di Auditorium Kementerian Pertanian, Jakarta, Kamis.
Dalam rapat tersebut, lebih dari 100 perwira menengah dan perwira tinggi dari berbagai satuan kewilayahan TNI Angkatan Darat hadir dan berinteraksi langsung dengan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. Para perwira TNI AD yang hadir dalam rapat tersebut terdiri dari berbagai pangkat, mulai dari mayor, letnan kolonel, kolonel, hingga brigadir jenderal.
Wakil KSAD menegaskan bahwa proyek swasembada pangan, yang juga mendukung pertahanan negara, tidak dapat dilaksanakan secara terpisah, karena ada keterkaitan antar kementerian, lembaga, serta TNI-Polri dalam pelaksanaannya.
Dia juga meyakini bahwa jika kerja sama antar lembaga tersebut terjalin dengan baik, maka tujuan swasembada pangan akan tercapai dalam waktu yang singkat.
“Saya yakin ini bisa tercapai dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Tadi disampaikan oleh Pak Sekjen (Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian, red.), bahwa seluruh dandim yang ada di sini, di Indonesia, atau di TNI Angkatan Darat dilibatkan,” kata Wakil KSAD.
Rapat koordinasi yang berlangsung selama kurang lebih dua jam tersebut dipimpin langsung oleh Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. Pada sesi rapat, para perwira TNI mendapat kesempatan untuk melaporkan kemajuan kerja mereka dalam mendukung swasembada pangan, serta mengungkapkan kendala yang dihadapi, antara lain terkait peralatan pengeringan gabah, pengairan/irigasi, serta kondisi daya dukung tanah dan hidrografi di daerah-daerah sasaran cetak sawah.
Menteri Pertanian, yang mendengar langsung laporan dan berbagai usulan tersebut, segera memerintahkan jajarannya di Kementerian Pertanian untuk menindaklanjuti setiap laporan yang ada.
