Jakarta, Suarabersama.com – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya Sugiarto, mengungkapkan bahwa Presiden RI, Prabowo Subianto, telah menyarankan untuk memperbaiki sistem pemilu yang ada karena dinilai tidak efisien dan terlalu mahal.
“Sistem politik atau sistem pemilu ini boros, bukan hanya dalam hal penyelenggaraannya,” kata Bima di Jakarta pada hari Kamis, saat memberikan tanggapan terkait hasil riset yang dilakukan oleh para peneliti dari Centre for Strategic and International Studies (CSIS).
Bima Arya menjelaskan bahwa pada saat dirinya dipanggil oleh Presiden Prabowo sebelum ditunjuk menjadi wakil menteri, Presiden menyampaikan pesan khusus mengenai perlunya reformasi sistem pemilu di Indonesia.
Menurut Bima, pesan tersebut muncul karena Presiden menilai bahwa pelaksanaan pemilu yang ada saat ini tidak hanya mahal, tetapi juga tidak efisien. Oleh karena itu, penting untuk mencari solusi yang lebih tepat guna.
Tidak hanya Presiden, Bima juga menambahkan bahwa keluhan serupa datang dari berbagai pihak di ruang publik, baik itu pengamat, peneliti, masyarakat, maupun politisi.
“Tata cara pemilihannya pun menimbulkan politik biaya tinggi, politik uang, dan lain sebagainya. Aspirasi dan keluhan datang dari mana-mana,” ujar Bima lebih lanjut.
Bima Arya mengungkapkan bahwa saat ini, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tengah berupaya untuk mencari formula yang lebih baik untuk sistem pemilu yang lebih hemat biaya dan efisien.
Selain itu, ia juga menyatakan bahwa dengan pemilu yang membutuhkan biaya tinggi namun hasilnya tidak sesuai dengan ekspektasi, Kemendagri berkomitmen untuk melakukan perbaikan sistem setelah Pilkada 2024 selesai.
“Jadi, ini waktu yang sangat tepat untuk memperbaiki karena kita ingin pemerintahan ini efektif dan efisien,” tambah Bima Arya.
Bima juga menyoroti bahwa anggaran yang sangat besar untuk pemilu di beberapa daerah menyebabkan terjadinya pengurangan atau penghapusan alokasi dana untuk keperluan lain, yang akhirnya berdampak negatif terhadap pembangunan daerah.
“Jangan sampai alokasinya tinggi sekali untuk penyelenggaraan. Sering kali di banyak daerah ini meniadakan anggaran yang lain,” ujarnya.
