Jakarta, Suarabersama.com – Pemerintah Indonesia kembali menunjukkan komitmen kuat dalam melindungi pekerja di tengah tantangan global. Menyikapi potensi pemutusan hubungan kerja (PHK) massal akibat tekanan ekonomi dan disrupsi teknologi, Presiden Prabowo Subianto menginisiasi pembentukan Satuan Tugas Pemutusan Hubungan Kerja (Satgas PHK) sebagai langkah strategis yang bersifat preventif dan solutif.
Kebijakan ini diumumkan dalam acara Silaturahmi Ekonomi Bersama Presiden RI di Jakarta yang dihadiri berbagai elemen, mulai dari pekerja, pelaku usaha, hingga tokoh perburuhan. Dalam kesempatan tersebut, Presiden menegaskan pentingnya peran negara dalam melindungi masyarakat, khususnya pekerja, dari dampak krisis.
“Kalau ada buruh yang terlantar, itu harus kita bela, harus kita urus sebaik-baiknya,” tegas Presiden, disambut antusiasme peserta yang memadati lokasi acara.
Satgas PHK dirancang sebagai mekanisme respons cepat untuk menghadapi potensi PHK di berbagai sektor industri. Keanggotaannya melibatkan unsur pemerintah pusat, serikat pekerja, pelaku usaha, akademisi, serta BPJS Ketenagakerjaan. Fokus utamanya mencakup pencegahan PHK, menjaga stabilitas ketenagakerjaan, serta memastikan hak-hak pekerja tetap terpenuhi sesuai regulasi.
Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, menyampaikan bahwa pemerintah telah menyiapkan Matriks Risiko Sektor Industri sebagai acuan teknis bagi Satgas dalam bekerja.
“Ini menjadi dasar untuk mengidentifikasi sektor yang rentan dan merancang kebijakan yang akurat dan responsif,” ujarnya.
Selain itu, Satgas juga akan mendorong berbagai program peningkatan kapasitas tenaga kerja, seperti pelatihan ulang (reskilling), peningkatan keterampilan (upskilling), hingga fasilitasi penempatan kerja lintas sektor guna menjaga keberlanjutan lapangan kerja.
Lebih jauh, Satgas PHK juga difungsikan sebagai wadah dialog tripartit antara pemerintah, pekerja, dan pengusaha dalam merumuskan solusi bersama yang berkelanjutan. Pendekatan ini mencerminkan komitmen pemerintah untuk memastikan setiap kebijakan diambil secara inklusif dan mempertimbangkan kepentingan seluruh pemangku kepentingan.
Dukungan terhadap kebijakan ini juga datang dari kalangan serikat pekerja. Presiden KSPSI, Andi Gani Nena Wea, menilai pembentukan Satgas sebagai bukti nyata keberpihakan pemerintah terhadap buruh.
“Langkah ini bukan hanya respons sesaat, tapi strategi jangka panjang,” ujarnya.
Hal serupa disampaikan Presiden KSPI, Said Iqbal, yang menilai langkah ini sebagai momentum penting dalam membangun hubungan industrial yang lebih sehat, adaptif, dan solutif di Indonesia.
Melalui pembentukan Satgas PHK, pemerintah menegaskan bahwa negara hadir secara nyata dalam melindungi pekerja, tidak hanya melalui regulasi, tetapi juga lewat langkah konkret. Upaya ini menjadi bagian penting dalam mewujudkan visi pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045 dengan fondasi ketenagakerjaan yang kuat dan berkeadilan. (*)
