Suarabersama.com – Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Muhammad Qodari menegaskan bahwa dialog merupakan unsur penting dalam kehidupan demokrasi. Menurutnya, pemerintah akan terus membuka ruang komunikasi dengan berbagai elemen masyarakat sebagai bagian dari upaya menjalankan sekaligus menyempurnakan program-program prioritas nasional.
Pernyataan tersebut disampaikan Qodari sebagai respons atas penolakan sejumlah mahasiswa terhadap kehadiran tiga pejabat pemerintah dalam sebuah forum diskusi yang digelar di Gelanggang Inovasi dan Kreativitas (GIK) Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta, Senin (15/6/2026).
Forum tersebut menghadirkan Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Budiman Sudjatmiko, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nusron Wahid, serta Wakil Menteri Pertanian Sudaryono.
“Demokrasi hanya bisa berjalan jika ada dialog. Jika yang terjadi hanya tuntutan tanpa ruang komunikasi, maka esensi demokrasi menjadi hilang,” kata Qodari dalam keterangan tertulis yang diterima, Rabu (17/6/2026).
Menurut Qodari, kegiatan diskusi pada awalnya berlangsung dengan tertib dan mendapat persetujuan dari sebagian mahasiswa serta diketahui oleh pihak kampus. Namun situasi berubah ketika sekelompok mahasiswa naik ke atas panggung dan membentangkan spanduk penolakan sehingga jalannya diskusi tidak dapat dilanjutkan.
Ia menilai tindakan tersebut menjadi interupsi terhadap forum yang sebelumnya berjalan kondusif dan produktif.
“Ada anomali karena diskusi sebenarnya berlangsung lancar dan tertib, lalu muncul interupsi yang membuat acara terhenti,” ujarnya.
Qodari juga menanggapi pandangan sebagian mahasiswa yang merasa forum diskusi tidak lagi efektif dan memilih menyampaikan tuntutan secara langsung. Menurutnya, sikap tersebut lebih didorong oleh luapan emosi dibandingkan semangat membangun dialog.
Ia menegaskan bahwa perbedaan pendapat terhadap kebijakan pemerintah seharusnya disalurkan melalui forum komunikasi dan diskusi yang berkelanjutan, bukan dengan menghentikan atau membubarkan forum yang sedang berlangsung.
“Kalau ada ketidaksetujuan, jawabannya adalah dialog yang lain. Itu langkah yang paling proporsional dalam negara demokrasi,” katanya.
Selain itu, Qodari turut menanggapi tuntutan sebagian mahasiswa yang meminta pemerintah menghentikan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurutnya, program tersebut merupakan salah satu agenda utama Presiden Prabowo Subianto yang telah disampaikan kepada masyarakat sejak masa kampanye.
Ia menjelaskan bahwa MBG dirancang sebagai upaya mempercepat penanganan masalah gizi dan stunting di Indonesia, sehingga pelaksanaannya merupakan bagian dari mandat yang diberikan rakyat melalui proses demokrasi.
“Salah besar kalau justru menuntut Pak Prabowo untuk menghentikan program itu, karena itu justru janji kampanyenya. Anda sama dengan mengatakan Pak Prabowo jangan memenuhi janji kampanye,” kata Qodari.
Lebih lanjut, Qodari menekankan pentingnya membedakan kritik yang bersifat politik dengan kritik yang bersifat teknis atau teknokratis. Menurutnya, aspek politik berkaitan dengan mandat yang telah diberikan masyarakat melalui pemilu, sementara kritik teknis dapat menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan program pemerintah.
“Nah, kalau ketidaksetujuan Anda (mahasiswa) itu bersifat kategorikal, bersifat tenokratis, ya kita perbaiki mana yang kurang-kurang,” jelas Qodari.
Ia menegaskan pemerintah tetap terbuka terhadap berbagai masukan konstruktif dari masyarakat, termasuk mahasiswa, agar pelaksanaan program-program nasional dapat terus diperbaiki dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat. (*)
