JAKARTA, suarabersama.com– Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa berjanji menyelesaikan kendala pencairan restitusi pajak yang dikeluhkan sejumlah pelaku usaha.
Purbaya mengatakan hambatan tersebut diduga muncul akibat adanya kesalahpahaman di tingkat pelaksana mengenai instruksi yang telah diberikan kepada otoritas pajak.
Ia menjelaskan, pengawasan restitusi yang diperintahkan sejak awal sebenarnya hanya difokuskan pada sektor batu bara. Langkah itu berkaitan dengan pembayaran subsidi sekitar Rp25 triliun kepada perusahaan batu bara.
“Restitusi kan dicurigai waktu itu yang sumber daya alam. Saya bayar subsidi Rp25 triliun ke perusahaan batubara. Sebenarnya itu yang dimonitor, tapi enggak tahu pelaksanaannya agak geser sedikit,” kata Purbaya di Jakarta, Selasa (8/9/2026).
Purbaya memastikan akan memantau persoalan tersebut dan mencari solusi agar proses pengembalian kelebihan pembayaran pajak tidak terus menghambat kegiatan usaha.
“Saya akan monitor, saya akan bereskan nanti,” ujarnya.
Sebelumnya, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menyoroti lambatnya pencairan restitusi pajak. Kondisi tersebut dinilai mulai menekan arus kas perusahaan karena dana yang semestinya dapat digunakan untuk operasional dan ekspansi masih tertahan.
Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakrie mengatakan ketersediaan likuiditas menjadi persoalan penting bagi dunia usaha. Dana restitusi yang belum diterima, menurut dia, seharusnya dapat dimanfaatkan untuk membiayai kebutuhan operasional maupun proyek baru.
“Likuiditas menjadi faktor krusial karena dana yang tertahan dalam proses restitusi seharusnya dapat dimanfaatkan untuk membiayai proyek baru maupun kebutuhan operasional perusahaan,” kata Anindya, Senin (7/9/2026).
Menurut Anindya, semakin lama proses restitusi berlangsung, semakin besar pula tekanan terhadap arus kas perusahaan. Kondisi tersebut dikhawatirkan mengurangi ruang perusahaan untuk melakukan ekspansi di tengah kebutuhan peningkatan investasi dan pertumbuhan ekonomi. (kls)
