Suarabersama.com – Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa nilai-nilai Pancasila harus menjadi pijakan utama dalam pembangunan ekonomi nasional yang bertujuan menciptakan kesejahteraan, pemerataan, serta keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia. Penegasan tersebut disampaikan saat memimpin Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila Tahun 2026 di Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri, Jakarta, Senin (1/6/2026).
Dalam amanatnya, Presiden menjelaskan bahwa ekonomi yang berlandaskan Pancasila merupakan sistem yang mengedepankan nilai religius, kemanusiaan, dan persatuan bangsa. Salah satu implementasinya adalah pengelolaan sumber daya alam yang diarahkan untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat Indonesia.
“Kita percaya bahwa kekayaan alam bukan sekedar komoditas ekonomi, kekayaan alam adalah Amanah Tuhan Yang Maha Esa yang harus dikelola secara bertanggung jawab untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat dan juga untuk anak dan cucu kita. Untuk masa depan, untuk generasi-generasi yang akan datang,” jelasnya.
Menurut Presiden, ekonomi Pancasila tidak hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga harus menghadirkan manfaat nyata bagi seluruh lapisan masyarakat. Pemerintah, kata dia, harus memastikan kelompok masyarakat yang paling rentan memperoleh perlindungan dan akses terhadap kebutuhan dasar.
“Anak-anak kita, anak-anak, saudara-saudara yang paling lemah, paling miskin, paling tidak berdaya, harus memperoleh gizi yang cukup. Petani kita harus memperoleh pupuk yang tepat waktu dan harga yang benar. Nelayan kita harus memperoleh akses pasar yang adil dan harus dibantu dan harus diberdayakan,” tegasnya.
“Pekerja-pekerja kita harus memperoleh kesempatan penghidupan dan penghasilan yang layak. Nasib pekerja kita harus dilindungi, harus dibantu,” sambungnya.
Prabowo juga menekankan bahwa pembangunan ekonomi nasional harus mengutamakan kepentingan rakyat dan kepentingan bangsa. Ia menilai manfaat dari kekayaan sumber daya alam Indonesia harus lebih banyak dirasakan di dalam negeri demi memperkuat kesejahteraan masyarakat.
“Ekonomi kita tidak boleh hanya menguntungkan segelintir orang saja. Sudah terlalu lama harga berbagai kekayaan alam kita ditentukan oleh pihak lain, ditentukan di negara lain. Sudah terlalu lama sebagian keuntungan dari sumber daya alam mengalir ke luar negeri dan tidak tinggal di Ibu Pertiwi,” tegasnya.
Untuk memperkuat kedaulatan ekonomi, pemerintah terus menjalankan berbagai kebijakan strategis, mulai dari tata kelola ekspor sumber daya alam melalui sistem satu pintu, percepatan hilirisasi industri, hingga penguatan pengelolaan devisa hasil ekspor.
“Karena itu, pemerintah menentukan ekspor sumber daya alam satu pintu. Kita juga harus melakukan investasi besar di bidang industrialisasi berdasarkan hilirisasi. Kita harus memperkuat pengelolaan devisa hasil ekspor dan memastikan bahwa kekayaan Indonesia memberi manfaat sebesar-besarnya kepada seluruh rakyat Indonesia,” pungkasnya.
Pada peringatan Hari Lahir Pancasila tersebut, Presiden kembali menegaskan bahwa pembangunan ekonomi Indonesia harus kembali pada cita-cita para pendiri bangsa, yakni menciptakan kemakmuran yang berkeadilan dan merata. Ekonomi Pancasila diyakini menjadi fondasi penting untuk mewujudkan Indonesia yang lebih mandiri, kuat, dan sejahtera di masa depan. (*)
