Suarabersama.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian merespons dinamika politik di Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng) menyusul munculnya wacana pemakzulan Bupati Masinton Pasaribu oleh sejumlah fraksi DPRD.
Sebagai langkah untuk membantu menyelesaikan persoalan tersebut, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah menurunkan tim ke Tapanuli Tengah guna memediasi pihak DPRD dan Bupati Masinton.
“Sudah ada tim dari Kemendagri yang turun ke sana,” kata Tito usai menghadiri pertemuan Tingkat Menteri Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle (IMT-GT) ke-32 di Hotel JW Marriott Medan, Rabu (9/9) malam.
Tito menyebut tim tersebut diturunkan khusus untuk menjalankan proses mediasi antara kedua pihak.
“Iya untuk mediasi,” sebutnya.
Sementara itu, Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution berharap persoalan antara Bupati Masinton dan pimpinan DPRD Tapteng dapat segera diselesaikan. Ia menekankan agar dinamika politik tersebut tidak sampai mengganggu penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.
“Mudah-mudahan selesailah. Saya inginnya selesai karena yang kasihan masyarakat,” kata Bobby,Rabu malam.
Bobby juga mengingatkan bahwa Tapanuli Tengah merupakan salah satu wilayah yang cukup terdampak bencana banjir dan longsor pada 2025. Karena itu, percepatan penyelesaian persoalan pemerintahan dinilai penting agar penyaluran bantuan kepada masyarakat dapat berjalan lebih optimal.
“Apalagi itu daerah bencana dan kita tahu Tapteng itu salah satu daerah yang hari ini penyaluran bantuannya masih sedikit lambat dibandingkan daerah lain,” ungkapnya.
Sebelumnya, lima partai politik yang memiliki kursi di DPRD Tapteng, yakni NasDem, Golkar, Gerindra, PAN, dan PKB, sempat membahas wacana pemakzulan Bupati Masinton. Pertemuan tersebut digelar pada Jumat (4/9) untuk membahas sejumlah persoalan yang dinilai berdampak terhadap jalannya pemerintahan daerah.
Politikus Gerindra Hazmi Arif Simatupang yang saat itu menjadi juru bicara pertemuan menyampaikan adanya sorotan terhadap pengelolaan pemerintahan dan anggaran daerah.
“Ini disebabkan banyaknya penyelewengan anggaran. Kami mewacanakan serta mempertimbangkan untuk mengambil sikap politik melalui DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah sampai pada tingkat pemakzulan terhadap Bupati Masinton Pasaribu,” kata Hazmi, Sabtu (5/9).
Ia juga menyoroti penyerapan APBD Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun Anggaran 2026 yang hingga Agustus disebut baru mencapai sekitar 30 persen.
“Berdasarkan informasi yang kami peroleh, penyerapan APBD Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun Anggaran 2026 hingga Agustus baru mencapai sekitar 30 persen. Ini menjadi catatan serius dan sangat memprihatinkan,” kata Hazmi.
Menurut Hazmi, kondisi tersebut berpotensi memengaruhi pelaksanaan program pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Ia juga menyebut TAPD dan sejumlah OPD telah dipanggil serta mendapat perhatian dari Kemendagri.
“Tentu hal Ini sebuah insiden yang sangat memalukan dalam sejarah Pemerintahan Kabupaten Tapanuli Tengah. Dan Informasinya TAPD dan OPD Kabupaten Tapanuli Tengah telah dipanggil dan diingatkan oleh Kemendagri,” ujarnya.
Selain persoalan anggaran, penanganan bencana banjir di Tapteng turut menjadi sorotan. Sejumlah pihak menilai penyaluran bantuan kepada masyarakat terdampak masih perlu ditingkatkan.
“Masih banyak masyarakat yang mengeluhkan penyaluran bantuan banjir. Bahkan sejumlah protes muncul karena bantuan dinilai belum tersalurkan secara baik,” ujarnya.
Namun, perkembangan selanjutnya menunjukkan Fraksi Gerindra menarik pernyataan terkait wacana pemakzulan tersebut. DPC Gerindra Tapteng menyatakan tidak lagi terlibat dalam pernyataan sikap bersama mengenai pemakzulan Bupati Masinton. (hni)
