Suarabersama.com – Rencana pelaksanaan Tabligh Akbar di Masjid As Salafiyyah, Kelurahan Buring, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang, pada Senin (31/8) malam mendapat penolakan dari sebagian warga. Keberatan tersebut bukan ditujukan terhadap kegiatan keagamaan, melainkan berkaitan dengan rencana kehadiran Habib Muhammad Rizieq bin Hussein Shihab (HRS).
Kegiatan tersebut merupakan rangkaian peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, Haul ke-59 KH Abid Bin Fathul Adhim, sekaligus peresmian bangunan baru Masjid As Salafiyyah. Acara direncanakan berlangsung setelah Salat Isya.
Persoalan tersebut kemudian dibahas melalui musyawarah antara panitia dan perwakilan masyarakat di Kantor Kecamatan Kedungkandang, Sabtu (29/8). Namun, pertemuan tersebut belum menghasilkan kesepakatan.
Juru Bicara Aliansi Masyarakat Cinta Damai Mohammad Farhan menegaskan bahwa masyarakat tidak mempersoalkan kegiatan pengajian, selawatan maupun peringatan Maulid Nabi.
“Untuk acara pengajian, acara shalawatan, bebas bagi kami. Cuma ada satu permintaan dari kami, yaitu tidak menghendaki adanya seorang figur HRS,” ujar Farhan seusai musyawarah.
Menurut Farhan, keberatan tersebut berkaitan dengan rekam jejak digital ceramah HRS yang dinilai warga berpotensi menimbulkan kontroversi. Warga khawatir kondisi tersebut dapat memengaruhi kerukunan dan situasi kondusif di Kota Malang.
“Masyarakat Kota Malang ini Bhinneka, majemuk sekali. Di satu sisi sangat menghargai kemajemukan, kerukunan, dan suasana kondusif. Hal itu yang ingin kami pertahankan,” katanya.
Selain persoalan mengenai figur yang diundang, warga juga menyoroti komunikasi awal dengan tokoh masyarakat serta pemangku wilayah setempat. Informasi yang diterima dari RT dan RW menyebut komunikasi mengenai agenda tersebut belum dilakukan sebelumnya.
Farhan menyatakan pihaknya menyerahkan keputusan terkait pelaksanaan kegiatan dan pengamanan kepada pihak yang memiliki kewenangan. Warga berharap persoalan tersebut dapat diselesaikan tanpa menimbulkan gesekan.
“Bagi kami, ini belum terlaksana saja sudah menimbulkan gesekan, kekhawatiran. Makanya lebih baik mencegah sebelumnya daripada mengobati,” tandasnya.
Di sisi lain, panitia memastikan Tabligh Akbar tetap dilaksanakan sesuai rencana. Panitia menyampaikan bahwa koordinasi dengan sejumlah instansi dan organisasi terkait telah dilakukan sebelum munculnya penolakan dari sebagian warga.
Panitia Tabligh Akbar Satriya Yudha Tirtana mengatakan koordinasi telah dilakukan, antara lain bersama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol), Forum Komunikasi Antar-Umat Beragama (FKAUB), dan Majelis Ulama Indonesia (MUI).
“Sebelumnya sudah ada rakor pertama di Polresta Malang Kota. Jadi, beberapa tamu yang terkait dengan urusan agama dan lainnya, MUI, dari beberapa pihak datang dan alhamdulillah sebenarnya sudah klir,” ujar Satriya.
Berbagai masukan dalam rapat koordinasi tersebut telah menjadi bahan evaluasi panitia untuk mempersiapkan kegiatan. Sementara itu, keberatan warga juga dibahas dalam musyawarah pada Sabtu.
Panitia menyatakan tetap membuka ruang komunikasi dengan masyarakat sekitar untuk mencegah kesalahpahaman maupun dampak yang tidak diharapkan.
“Kami tentu harapannya tidak sampai ada miskomunikasi, atau masyarakat yang terdampak acara itu. Yang paling jelas, tetap ada komunikasi,” katanya.
Satriya juga menegaskan bahwa sampai Sabtu belum terdapat keputusan penghentian kegiatan dari pihak terkait.
“Tidak ada penghentian untuk sampai hari ini, dengan instansi terkait juga tidak ada rencana penghentian,” tegasnya.
Sementara itu, Kasat Intelkam Polresta Malang Kota Kompol Agus Sutanto menjelaskan bahwa surat yang disampaikan panitia kepada kepolisian merupakan pemberitahuan kegiatan dan bukan permohonan izin.
Kepolisian telah melakukan rapat koordinasi sebagai langkah antisipasi terhadap berbagai kemungkinan, terutama untuk mencegah terjadinya gesekan maupun konflik di tengah masyarakat.
“Itu sifatnya pemberitahuan, bukan izin. Mereka memang sudah mengirimkan surat itu. Kami dari kepolisian sudah melakukan rakor, termasuk ditindaklanjuti dengan hari ini untuk rakor,” ujarnya.
Apabila kegiatan tetap berlangsung, polisi memastikan pengamanan akan disiapkan. Jumlah personel akan disesuaikan dengan kondisi, jumlah jemaah, serta situasi di lapangan.
“Apabila memang dilaksanakan kegiatan, tentunya apa pun kegiatannya jumlahnya banyak. Kami akan menghitung kekuatan, menyesuaikan dengan jumlah jemaah. Tentunya akan tetap ada pengamanan yang dilaksanakan,” jelasnya. (*)
