Suarabersama — Pemerintah terus memperkuat kehadiran negara dalam membantu masyarakat yang terdampak bencana. Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga)/BKKBN akan memberdayakan Tim Pendamping Keluarga (TPK) untuk membantu korban gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT) serta masyarakat terdampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah wilayah Indonesia.
Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN Wihaji mengatakan TPK yang terdiri atas tenaga kesehatan, kader PKK, dan kader KB memiliki peran strategis karena berada dekat dengan masyarakat. Jaringan tersebut akan dimanfaatkan untuk membantu keluarga yang terdampak bencana sesuai dengan kebutuhan di masing-masing daerah.
Langkah ini menjadi bagian dari upaya pemerintah memastikan penanganan bencana tidak hanya berfokus pada aspek fisik, tetapi juga memperhatikan kondisi keluarga dan kebutuhan masyarakat setelah bencana.
Wihaji menyampaikan bahwa pihaknya telah meminta jajaran kantor BKKBN di daerah untuk melaporkan kondisi wilayah masing-masing, termasuk NTT serta sejumlah provinsi di Kalimantan yang terdampak asap akibat karhutla.
Pemberdayaan TPK dinilai penting karena para pendamping keluarga telah memiliki pengalaman berinteraksi langsung dengan masyarakat. Dengan jaringan yang tersebar di berbagai daerah, mereka dapat membantu menyampaikan edukasi, pendampingan, serta informasi yang dibutuhkan keluarga terdampak.
Kemendukbangga/BKKBN juga menekankan pentingnya menjalankan delapan fungsi keluarga dalam kondisi bencana. Fungsi tersebut meliputi cinta kasih, agama, sosial budaya, perlindungan, reproduksi, sosialisasi dan pendidikan, ekonomi, serta pembinaan lingkungan.
Pendekatan berbasis keluarga tersebut menjadi salah satu kekuatan pemerintah dalam menghadapi situasi darurat. Keluarga tidak hanya membutuhkan bantuan material, tetapi juga perlindungan, pendampingan, dan dukungan agar mampu kembali menjalankan kehidupan secara bertahap.
Selain menggerakkan TPK, Kemendukbangga/BKKBN menyiapkan dukungan pemulihan trauma bagi masyarakat terdampak. Kegiatan tersebut melibatkan Generasi Berencana (GenRe) untuk membantu masyarakat, terutama menghadapi dampak psikologis setelah bencana.
Upaya pemerintah ini menunjukkan bahwa penanganan bencana dilakukan secara lintas sektor dan menyentuh kebutuhan masyarakat secara lebih luas. Negara hadir tidak hanya melalui bantuan darurat, tetapi juga melalui pendampingan keluarga dan pemulihan sosial.
Di NTT, gempa bumi telah menyebabkan korban jiwa, luka-luka, serta masyarakat harus bertahan di lokasi pengungsian. Sementara di sejumlah wilayah Kalimantan dan daerah lainnya, pemerintah juga terus menghadapi dampak karhutla dan asap.
Dalam kondisi tersebut, sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, organisasi masyarakat, tenaga kesehatan, kader keluarga, dan masyarakat menjadi semakin penting.
Kebijakan pemberdayaan TPK memperlihatkan komitmen pemerintah untuk memastikan masyarakat terdampak bencana tetap mendapatkan perhatian. Pendekatan yang mengutamakan keluarga diharapkan dapat mempercepat proses pemulihan sekaligus menjaga ketahanan sosial masyarakat.
Melalui kolaborasi dan kepedulian bersama, pemerintah optimistis masyarakat terdampak dapat melewati masa sulit dan kembali membangun kehidupan secara bertahap.
