jakarta, Suarabersama.com – KETUA Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Ahmad Muzani mengungkap peran Nahdlatul Ulama (NU) dalam membasmi komunis. Politikus Partai Gerindra ini membahas peran organisasi masyarakat terbesar di Indonesia itu dalam konflik kekerasan dengan Partai Komunis Indonesia (PKI) pada 1948
Muzani mengungkit peristiwa itu ketika menghadiri acara Hari Lahir ke-100 NU di Istora Senayan, Jakarta pada Sabtu, 31 Januari 2026. “Ketika kemudian dalam perjalanan kemudian Indonesia akan diancam oleh ideologi komunisme di Madiun, NU tampil kembali menyelamatkan ideologi negara,” kata Muzani saat memberi sambutan dalam acara tersebut.
Muzani berujar NU juga berkontribusi dalam masa perjuangan kemerdekaan Indonesia. NU, kata dia, memiliki Gerakan Pemuda (GP) Ansor hingga Barisan Ansor Serbaguna (Banser) yang berperan sebagai organisasi paramiliter dalam melawan penjajah.
Para pendiri NU ketika itu, Muzani berujar, mengeluarkan fatwa agar kaum Nahdliyin ikut berjihad mengusir penjajah. “Maka seluruh santri NU bersatu di desa, di kota, laki-laki, perempuan, mengasah senjata, mengangkat bambu runcing untuk mengusir penjajah,” tuturnya.
Peristiwa Madiun 1948 adalah konflik antara PKI yang dipimpin Muso dan Amir Sjarifuddin dengan pemerintah Indonesia. Jatuhnya kabinet yang dipimpin oleh Amir Sjarifuddin akibat mosi tidak percaya dengan keputusan Perjanjian Renville mengakibatkan kekuasaan politik orang-orang kiri di masa itu menjadi lemah. Untuk menggantikan kabinet Amir Sjarifuddin dibentuklah kabinet dengan Mohammad Hatta sebagai perdana menteri.
Ketika konflik antara Kabinet Hatta dan golongan kiri semakin panas, datanglah Musso, seorang pemimpin PKI di awal 1920-an. Musso baru saja kembali dari Moskow ke Indonesia melalui Yogyakarta. Setelah menuntut ilmu mengenai komunisme, Musso yang baru saja kembali menawarkan konsep politik yang disebutnya sebagai Jalan Baru.
Memasuki September 1948, Musso dan sejumlah pimpinan serta anggota PKI berkunjung ke daerah-daerah di Jawa, seperti Cepu, Wonosobo, Kediri, Jombang, Solo, dan Madiun untuk menyebarkan pemikiran serta gagasan dari kaum kiri. Di tengah kunjungannya tersebut meletus pertempuran yang disebut Peristiwa Madiun.
Peristiwa Pemberontakan PKI di Madiun pada 1948 pernah dibahas oleh Soe Hok Gie dalam buku Orang-orang di Persimpangan Kiri Jalan. Dalam buku yang diterbitkan penerbit Bentang pada 2005, Soe Hok Gie berpendapat bahwa pemberontakan Madiun adalah akibat dari tekanan ekonomi dan harapan kepada pemerintah yang tidak terwujud.
PKI pimpinan Musso, menurut Soe Hok Gie, melucuti senjata aparat negara di Madiun dengan alasan membela diri. Bagi PKI, peristiwa Madiun dipicu kabinet Hatta.
Di sisi lain, kubu pemerintahan menilai tindakan PKI adalah wujud pembangkangan terhadap pemerintah. Hatta, menurut Soe Hok Gie, tak punya pilihan selain menumpas PKI di Madiun karena situasi genting di tengah perang dengan Belanda.
Namun, peristiwa Madiun dianggap Soe Hok Gie bukan pemberontakan berskala nasional. Sebab, hanya PKI di Madiun dan Pati yang mengangkat senjata sementara sayap-sayap partai di wilayah lain tetap setia dengan pemerintahan Indonesia.
