Jakarta, suarabersama.com – Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai menolak langkah pelaporan terhadap mantan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla terkait polemik pernyataannya soal konflik Poso dan Ambon.
Pigai menilai penyelesaian melalui jalur hukum tidak akan membawa manfaat, terutama untuk isu sensitif yang berkaitan dengan agama. Ia mendorong agar persoalan tersebut diselesaikan melalui dialog dan komunikasi terbuka.
“Saya tidak sepakat dengan laporan polisi terhadap Pak JK. Tidak ada manfaatnya,” ujarnya.
Menurut Pigai, pendekatan non-litigasi lebih efektif untuk meredam potensi konflik sosial sekaligus menjaga persatuan. Ia menegaskan, klarifikasi dan dialog seharusnya menjadi langkah utama sebelum membawa persoalan ke ranah hukum.
Ia juga menilai Jusuf Kalla sebagai tokoh nasional tidak memiliki niat untuk menyinggung atau mendiskreditkan kelompok tertentu.
“Beliau negarawan, saya tidak yakin ada niat buruk,” katanya.
Pigai mengingatkan masyarakat agar tidak mudah terprovokasi oleh isu yang berpotensi memecah belah, khususnya yang menyangkut perbedaan keyakinan.
Sebelumnya, laporan terhadap JK diajukan oleh Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia dan sejumlah organisasi lain ke kepolisian. Laporan tersebut dipicu pernyataan JK dalam sebuah ceramah yang dinilai menyinggung ajaran agama.
Pihak JK sendiri telah membantah tudingan tersebut dan menegaskan bahwa pernyataannya bertujuan menjelaskan konteks sejarah konflik serta pentingnya meluruskan pemahaman demi tercapainya perdamaian. (kls)
