Jakarta, suarabersama.com – Isu pemberian akses luas bagi pesawat militer Amerika Serikat melintasi wilayah udara Indonesia memicu perdebatan publik. Informasi tersebut mencuat setelah laporan media asing menyebut adanya kesepakatan awal antara Prabowo Subianto dan Donald Trump dalam pertemuan internasional beberapa waktu lalu.
Dalam laporan itu, disebutkan pesawat AS dapat melintas di langit Indonesia cukup dengan notifikasi tanpa melalui proses perizinan berlapis. Rencana tersebut dikaitkan dengan kerja sama untuk kepentingan darurat, penanganan krisis, hingga latihan militer bersama.
Isu ini langsung mendapat sorotan dari DPR RI. Wakil Ketua Komisi I, Sukamta, menegaskan bahwa setiap penerbangan asing, terutama militer, wajib melalui mekanisme resmi seperti diplomatic clearance dan security clearance. Ia menilai tidak ada dasar hukum yang membolehkan akses bebas terhadap ruang udara nasional.
Pandangan serupa disampaikan anggota Komisi I, TB Hasanuddin, yang mengingatkan bahwa kebijakan semacam itu harus melalui konsultasi dengan DPR serta mengacu pada regulasi yang berlaku. Ia menekankan pentingnya pengawasan ketat, batasan jenis pesawat, serta proses ratifikasi jika kebijakan tersebut benar akan diterapkan.
Menanggapi polemik tersebut, Kementerian Pertahanan melalui Brigjen Rico Ricardo Sirait menegaskan bahwa dokumen yang beredar masih berupa rancangan awal dan belum memiliki kekuatan hukum. Ia memastikan setiap kerja sama pertahanan tetap mengutamakan kedaulatan negara dan mengikuti aturan yang berlaku.
“Tidak ada keputusan final. Kendali wilayah udara tetap sepenuhnya berada di tangan Indonesia,” ujarnya.
Pemerintah juga menyebut usulan akses lintas udara itu berasal dari pihak AS dan masih dalam tahap kajian internal. Sementara itu, Kementerian Luar Negeri dikabarkan telah mengingatkan agar pembahasan dilakukan secara hati-hati, mengingat sensitivitas isu kedaulatan dan dampaknya terhadap geopolitik kawasan.
Hingga kini, belum ada keputusan resmi terkait kerja sama tersebut. Pemerintah mengimbau masyarakat untuk menyikapi informasi secara bijak sembari menunggu penjelasan resmi lebih lanjut. (kls)
