JAKARTA,suarabersama.com – Komisi X DPR RI berencana memanggil Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) untuk meminta penjelasan terkait pendirian Universitas Republik Indonesia (URI). Pemanggilan dijadwalkan dilakukan setelah masa reses DPR berakhir pada pertengahan Agustus 2026.
Ketua Komisi X DPR Hetifah Sjaifudian mengatakan, pemerintah perlu menjelaskan secara komprehensif dasar pembentukan URI, mulai dari landasan hukum, tata kelola, mekanisme pendanaan, hingga arah pengembangan lembaga tersebut.
Selain itu, DPR juga akan meminta penjelasan mengenai kabar rencana pembentukan hingga 10 Universitas Republik Indonesia yang disebut-sebut menjadi bagian dari pengembangan lembaga baru tersebut.
“Kami akan meminta Kemendiktisaintek memberikan penjelasan secara menyeluruh mengenai konsep, landasan hukum, tata kelola, sumber pendanaan, serta arah pengembangan URI,” ujar Hetifah, Jumat (24/7/2026).
Menurut Hetifah, hingga kini Komisi X belum menerima penjelasan resmi dari pemerintah mengenai pembentukan URI. Padahal, kata dia, publik berhak mengetahui urgensi pendirian institusi tersebut, termasuk tujuan dan manfaatnya bagi sistem pendidikan tinggi nasional.
Komisi X juga mengingatkan agar kehadiran URI tidak menimbulkan tumpang tindih kewenangan maupun duplikasi fungsi dengan perguruan tinggi dan lembaga pendidikan tinggi yang telah ada. Setiap institusi baru, lanjutnya, harus mampu memperkuat ekosistem pendidikan nasional, bukan justru menambah fragmentasi tata kelola.
Terkait status kelembagaan, Hetifah mengaku belum dapat memastikan apakah URI nantinya akan menjadi mitra kerja Komisi X DPR. Hal itu, menurutnya, bergantung pada desain kelembagaan yang tengah disiapkan pemerintah.
Meski demikian, DPR menyatakan mendukung setiap inovasi di bidang pendidikan yang bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Namun, kebijakan tersebut harus disusun secara transparan, berbasis kebutuhan nasional, serta menjadi bagian dari strategi besar pembangunan pendidikan Indonesia.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto melantik Donny Ermawan sebagai Gubernur URI dan Yos Sunitoyoso sebagai Wakil Gubernur URI pada Rabu (22/7/2026). Donny saat ini juga menjabat sebagai Wakil Menteri Pertahanan, sedangkan Yos merupakan akademisi dari Institut Teknologi Bandung (ITB).
Pemerintah menjelaskan URI dibentuk sebagai lembaga pendidikan kepemimpinan yang berfokus mencetak calon pemimpin untuk mengisi posisi strategis di pemerintahan. Menurut Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, konsep URI mengadopsi model lembaga pendidikan kepemimpinan yang telah diterapkan di sejumlah negara. (kls)
