Jakarta, Suarabersama.com – Bank Pembangunan Asia (Asian Development Bank/ADB) telah menyetujui pinjaman berbasis kebijakan senilai US$ 500 juta atau setara dengan Rp 7,6 triliun (kurs Rp 15.200) untuk membantu Indonesia dalam mempercepat transisi energi. Program ini dirancang untuk mendukung berbagai langkah kebijakan Indonesia dalam mencapai kontribusi yang ditentukan secara nasional (NDC) dan target emisi nol bersih dari pembangkit listrik pada tahun 2050.
Direktur ADB untuk Indonesia, Jiro Tominaga, menyatakan bahwa program pinjaman berbasis kebijakan ini mendukung pengembangan kebijakan dasar dan kolaboratif Indonesia guna mengidentifikasi dan menjawab berbagai tantangan kompleks di sektor ini dalam mempercepat peralihannya menuju energi berkelanjutan dan bersih. “Indonesia berada di persimpangan yang sangat penting dalam perjalanan transisi energinya,” kata Jiro dalam keterangan tertulis pada Jumat (20/9/2024).
Pertumbuhan kapasitas pembangkit listrik yang pesat telah membantu Indonesia mengatasi sebagian besar kendala pasokan listriknya, namun juga menyebabkan ketergantungan yang tinggi pada sumber tenaga berbasis bahan bakar fosil seperti batu bara, gas, dan diesel. Program ini berfokus pada pembangunan kerangka kebijakan dan regulasi yang kuat untuk transisi energi bersih, memperkuat tata kelola sektor serta keberlanjutan keuangan, dan memastikan transisi yang adil dan inklusif.
Salah satu langkah penting dari program ini adalah pengembangan Rencana Investasi dan Kebijakan Komprehensif (Comprehensive Investment and Policy Plan/CIPP), yang bertujuan untuk mengidentifikasi persyaratan dan peluang investasi guna mencapai transisi energi yang adil. Langkah penting lainnya termasuk penyempurnaan regulasi untuk meningkatkan skala kapasitas energi terbarukan serta inisiatif untuk memperkuat kapasitas dan tata kelola badan usaha milik negara di bidang energi, termasuk peningkatan kesetaraan gender.
Program ini merupakan hasil kerja sama antara ADB dan mitra pembiayaan lainnya, yaitu Lembaga Pembangunan Prancis (AFD/Agence Française de Développement) dan Kerja Sama Pembangunan Jerman melalui KfW (Kreditanstalt für Wiederaufbau), untuk mendukung kepemimpinan pemerintah dalam transisi energi. ADB memberikan dukungan penting bagi tahap awal pengembangan regulasi transisi energi oleh pemerintah, dengan dukungan menyeluruh melalui Mekanisme Transisi Energi, pembiayaan infrastruktur yang dijamin pemerintah dan tidak dijamin pemerintah, serta berbagai proyek bantuan teknis.
“ADB berkomitmen mencapai Asia dan Pasifik yang makmur, inklusif, tangguh dan berkelanjutan, serta terus melanjutkan upayanya memberantas kemiskinan ekstrem. Didirikan pada 1966, ADB dimiliki oleh 68 anggota—49 di antaranya berada di kawasan Asia dan Pasifik,” jelas Jiro.
(XLY)
