Jakarta, Suarabersama.com – Kepala Pelaksana BPBD Nagekeo, Agustinus Pone, mengumumkan bahwa program penanggulangan kekeringan yang baru dimulai merupakan hasil kolaborasi antara Mabes TNI dan BNPB, yang dituangkan dalam nota kesepahaman (MoU).
Program ini bertujuan untuk mengatasi masalah kekeringan di wilayah Nagekeo dengan pengeboran sumur air untuk memenuhi kebutuhan air warga di masing-masing dusun. Pelaksanaan program telah dimulai sejak Juni 2024, dengan seluruh Kepala Pelaksana BPBD se-Provinsi Nusa Tenggara Timur melakukan rapat koordinasi di Kupang, ibu kota Provinsi NTT.
Dalam rapat tersebut, disepakati sejumlah syarat untuk daerah yang ingin mendapatkan dana siap pakai untuk mengatasi kelangkaan air. Proses tersebut dibagi dalam dua tahap, yakni tahap pengajuan dan tahap pelaksanaan. Syarat-syarat meliputi status siaga darurat kekeringan, laporan kejadian, pembentukan pos komando siaga, musyawarah desa, serta pernyataan siaga dari Bupati.
Di Kabupaten Nagekeo, BPBD telah merekomendasikan 22 desa dan kelurahan di empat kecamatan yang rawan kekeringan. Pada tahap pertama, pengeboran sumur direncanakan dilakukan di tiga titik selama September hingga Desember, sambil menunggu hasil verifikasi dari BNPB.
“Kami menunggu hasil verifikasi BNPB untuk memastikan lokasi pengeboran. Alat geolistrik akan digunakan untuk menentukan titik air dengan bantuan pihak ketiga,” kata Agustinus Pone. Ia juga menyampaikan terima kasih kepada Mabes TNI dan BNPB atas dukungan mereka dan berkomitmen untuk memastikan program ini berjalan dengan baik demi manfaat masyarakat.
