Jakarta, suarabersama.com – Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menyambut positif langkah Komisi II DPR RI yang membentuk panitia kerja (Panja) untuk memperkuat pengelolaan wilayah perbatasan Indonesia. Menurut Tito, dukungan tersebut penting mengingat masih banyak tantangan yang dihadapi di kawasan perbatasan.
Tito yang juga menjabat sebagai Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) menjelaskan, tim Panja Komisi II DPR telah melakukan kunjungan ke sejumlah wilayah perbatasan dan menemukan berbagai persoalan yang membutuhkan perhatian bersama.
Ia menegaskan BNPP memiliki peran strategis dalam mengoordinasikan penyelesaian berbagai isu perbatasan, mulai dari penanganan sengketa batas negara hingga percepatan pembangunan kawasan terluar Indonesia.
Menurut Tito, pembangunan yang merata di wilayah perbatasan tidak hanya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga memperkuat rasa kebangsaan dan menjaga kedaulatan negara.
“Jika masyarakat perbatasan sejahtera dan wilayahnya berkembang, maka rasa nasionalisme akan semakin kuat dan sulit dipengaruhi pihak luar,” ujarnya.
Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki tantangan perbatasan yang kompleks. Di darat, Indonesia berbatasan dengan Malaysia, Timor Leste, dan Papua Nugini. Sementara di wilayah laut, Indonesia berbatasan dengan 10 negara.
Karena itu, Tito menilai penguatan kelembagaan BNPP menjadi kebutuhan penting. Ia mengungkapkan Komisi II DPR mengusulkan agar BNPP memiliki kewenangan yang lebih kuat dalam menjalankan tugasnya.
Menurut Tito, fungsi koordinasi yang selama ini dijalankan BNPP tidak selalu mudah karena harus menyinergikan berbagai kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah yang memiliki kewenangan dan prioritas masing-masing.
Dengan dukungan DPR, pemerintah berharap pengelolaan wilayah perbatasan dapat berjalan lebih efektif sehingga pembangunan, keamanan, dan kesejahteraan masyarakat di kawasan terluar Indonesia semakin meningkat. (kls)
