Jakarta, suarabersama.com – Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menghormati keputusan PDI Perjuangan (PDIP) yang memilih berada di luar pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, keberadaan partai penyeimbang merupakan bagian penting dalam sistem demokrasi.
AHY mengatakan Demokrat memahami peran oposisi karena pernah menjalani posisi tersebut dalam pemerintahan sebelumnya. Pengalaman itu, kata dia, mengajarkan pentingnya memberikan kritik yang membangun demi kepentingan bangsa.
“Sikap politik setiap partai harus dihormati. Yang terpenting, kepentingan nasional tetap ditempatkan di atas kepentingan kelompok atau partai,” ujar AHY di Kompleks Parlemen, Jakarta.
Ia menilai dinamika politik yang mulai menghangat menjelang Pemilu 2029 merupakan hal yang wajar. Namun, seluruh pihak diingatkan agar tetap menjaga suasana politik yang sehat dan tidak terjebak dalam polarisasi yang merugikan masyarakat.
Menurut AHY, partai yang berada di luar pemerintahan memiliki hak untuk menyampaikan kritik dan pengawasan. Namun kritik tersebut sebaiknya disertai solusi serta tidak bertujuan memecah belah bangsa atau mendiskreditkan pihak lain.
Di sisi lain, AHY menilai pemerintah juga perlu terbuka terhadap berbagai masukan dan aspirasi yang berkembang di masyarakat sebagai bahan evaluasi kebijakan.
Ia meyakini demokrasi Indonesia akan semakin matang jika fungsi checks and balances berjalan dengan baik, termasuk melalui peran partai-partai yang berada di luar pemerintahan.
Sebelumnya, Ketua DPP PDIP, Deddy Yevri Sitorus, mempertanyakan sejumlah partai politik yang menyoroti posisi PDIP sebagai penyeimbang pemerintah. Menurutnya, keputusan tersebut merupakan mandat partai yang telah ditetapkan secara resmi dan harus dihormati.
Deddy menegaskan PDIP berada di luar kabinet pemerintahan, namun tetap menjalankan fungsi pengawasan melalui parlemen. Ia juga menilai kritik terhadap posisi politik PDIP tidak perlu dibesar-besarkan karena merupakan bagian dari mekanisme demokrasi yang sah.
Perdebatan mengenai posisi PDIP belakangan menjadi perhatian publik setelah sejumlah partai koalisi meminta partai berlambang banteng itu memperjelas sikap politiknya terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran. (kls)
