Suarabersama.com – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa penguatan fiskal daerah memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat di berbagai wilayah. Pernyataan tersebut disampaikan saat menghadiri Rapat Kerja Komite IV DPD RI mengenai Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Tahun 2027 pada Senin (22/6/2026).
Dalam paparannya, Menkeu menjelaskan bahwa kondisi perekonomian Indonesia tetap menunjukkan daya tahan yang kuat meskipun dinamika global masih diwarnai berbagai ketidakpastian. Sejumlah indikator ekonomi nasional juga mencatatkan kinerja positif. Pertumbuhan ekonomi pada Triwulan I Tahun 2026 mencapai 5,61 persen, inflasi tetap terkendali, neraca perdagangan mencatat surplus selama 72 bulan berturut-turut hingga April 2026, cadangan devisa berada pada level yang memadai, penyaluran kredit tumbuh dua digit, serta sektor manufaktur kembali memasuki fase ekspansi.
“Hal ini mengindikasikan market confidence meningkat. Dengan peluang perdamaian AS dan Iran yang terbuka, diharapkan akan semakin meningkatkan stabilitas nilai tukar, cost of fund semakin kompetitif, investasi menguat dan pada akhirnya momentum pertumbuhan dapat terus diperkuat,” ungkapnya.
Melalui KEM-PPKF Tahun 2027, pemerintah berupaya memperkuat sinergi antara kebijakan fiskal, moneter, sektor keuangan, serta Danantara guna mendukung agenda pembangunan nasional. Selain itu, pemerintah juga terus meningkatkan efektivitas program perlindungan sosial dan memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) agar kualitas layanan publik, pemerataan pembangunan, serta kesejahteraan Aparatur Sipil Negara (ASN) di daerah dapat terus meningkat.
Sejalan dengan arah kebijakan tersebut, penguatan fiskal daerah dipandang sebagai instrumen penting untuk meningkatkan kualitas belanja pemerintah daerah dan mempercepat pemerataan pembangunan. Dengan kapasitas fiskal yang semakin baik, pemerintah daerah memiliki ruang yang lebih luas untuk meningkatkan pelayanan publik dan mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah.
“Penguatan kebijakan fiskal ke daerah difokuskan pada upaya optimalisasi pendapatan, penguatan belanja yang berkualitas, dan mendorong pembiayaan yang kreatif dan inovatif,” ungkapnya.
Untuk mendukung efektivitas penguatan fiskal daerah, pemerintah terus memperkuat implementasi Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (HKPD) melalui berbagai langkah reformasi. Upaya tersebut mencakup penyempurnaan tata kelola keuangan pusat dan daerah, standardisasi proses bisnis transfer ke daerah, penguatan kapasitas fiskal daerah, peningkatan sinergi fiskal antara pusat dan daerah, hingga penyusunan KEM-PPKF regional.
Di sisi lain, pemerintah juga memperkuat aspek akuntabilitas melalui sistem monitoring dan evaluasi yang lebih terintegrasi. Langkah ini didukung pengembangan manajemen risiko fiskal daerah guna menjaga stabilitas dan keberlanjutan fiskal dalam jangka panjang.
Dengan fondasi ekonomi nasional yang tetap solid, disiplin fiskal yang terjaga, serta kolaborasi yang semakin kuat antara pemerintah pusat dan daerah, pemerintah optimistis pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2027 dapat berlangsung lebih kuat, inklusif, dan memberikan manfaat yang lebih merata bagi seluruh masyarakat. (*)
