Suarabersama.com – Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mengungkapkan bahwa sebanyak 64 platform digital telah menyelesaikan proses self-assessment atau penilaian mandiri dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP Tunas).
“Sudah tepat tiga bulan sejak PP Tunas diimplementasikan pada akhir Maret 2026. Saat ini ada sekitar 175 PLF yang dinaungi oleh 64 PSE yang sudah melakukan self-assessment dan menyerahkannya kepada Kemkomdigi,” kata Menkomdigi Meutya Hafid dalam keterangannya, Selasa (09/06).
Sejumlah platform digital yang telah mengikuti proses penilaian mandiri tersebut berasal dari berbagai sektor layanan, mulai dari layanan streaming, permainan daring, perdagangan elektronik hingga sistem pembayaran digital. Beberapa di antaranya adalah Netflix, PUBG, dan Shopee.
Self-assessment merupakan salah satu bentuk kewajiban yang harus dipenuhi oleh penyelenggara platform digital sebagai implementasi dari PP Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak yang mulai diterapkan secara penuh sejak akhir Maret 2026.
Meutya menjelaskan bahwa hingga 9 Juni 2026 terdapat 175 Produk, Layanan, dan Fitur (PLF) yang berada di bawah naungan 64 Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) yang telah menyerahkan hasil penilaian mandiri kepada Komdigi untuk dilakukan evaluasi lebih lanjut.
Dalam pelaksanaannya, setiap penyelenggara platform melakukan penilaian internal terhadap produk, layanan, fitur, maupun sistem yang mereka operasikan. Penilaian tersebut menjadi dasar untuk mengukur tingkat kepatuhan terhadap regulasi perlindungan anak di ruang digital.
Beberapa aspek yang menjadi fokus evaluasi antara lain tingkat risiko platform terhadap pengguna anak di bawah usia 16 tahun, potensi paparan konten berbahaya seperti kekerasan, pornografi, dan perundungan, efektivitas sistem verifikasi usia, mekanisme moderasi konten, serta ketersediaan fitur pengawasan orang tua atau parental control.
Setelah seluruh dokumen diterima, Komdigi akan melakukan proses verifikasi dan penilaian secara bertahap sesuai antrean laporan yang masuk.
“Karena menggunakan pendekatan berbasis risiko, setiap risiko harus ditelaah satu per satu, prosesnya memang memerlukan waktu. Kita mengukur setiap risiko. Di antaranya risiko terkait konten, risiko kontak dengan orang yang tidak dikenal, risiko kecanduan, risiko kesehatan, dan berbagai risiko lainnya,” jelasnya.
Menurut Meutya, Indonesia memilih pendekatan yang tidak hanya berfokus pada pembatasan akses anak terhadap platform digital, tetapi juga mendorong penyelenggara platform untuk melakukan berbagai perbaikan dalam sistem dan tata kelola layanan agar semakin aman bagi pengguna anak.
“Pendekatan ini berbeda dengan sejumlah negara yang menerapkan pembatasan secara menyeluruh terhadap akses anak ke media sosial, platform juga harus mau berubah menjadi lebih baik. Karena itu kami mengukur perubahan-perubahan yang mereka lakukan, termasuk fitur-fitur yang dibuat agar lebih aman bagi anak-anak,” kata Meutya.
Adapun platform yang telah menyampaikan hasil penilaian mandiri berasal dari berbagai kategori layanan digital. Untuk layanan streaming atau OTT tercatat antara lain Netflix, Vidio, HBO Max, dan Disney. Sementara pada sektor gim terdapat Roblox, PUBG Online, Crossfire, Age of Empire Mobile, Valorant, Free Fire, dan Mobile Legends.
Di sektor perdagangan elektronik, sejumlah platform yang telah mengikuti proses tersebut meliputi Shopee, Tokopedia, Lazada, dan TikTok Shop. Sedangkan pada kategori sistem pembayaran digital terdapat Dana, Gopay, dan Flip.id. Selain itu, layanan lain seperti ChatGPT dan Grab juga telah melaporkan hasil penilaian mandiri mereka kepada Komdigi.
Langkah ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam memperkuat perlindungan anak di ruang digital melalui pendekatan kolaboratif yang melibatkan regulator dan penyelenggara platform digital guna menciptakan ekosistem internet yang lebih aman, sehat, dan ramah bagi generasi muda Indonesia. (*)
