Suarabersama.com – Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Djamari Chaniago menegaskan bahwa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto berkomitmen penuh dalam upaya pemberantasan korupsi. Menurutnya, tidak ada pihak yang akan mendapat perlakuan istimewa di hadapan hukum, termasuk mereka yang memiliki kedekatan dengan Presiden.
Pernyataan tersebut disampaikan Djamari saat menghadiri Silaturahmi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Regional Jawa-Bali di Yogyakarta, Kamis (4/6/2026).
“Tidak ada istilah orang dekat Presiden atau siapapun yang akan memperoleh perlakuan khusus jika terbukti melakukan tindak pidana korupsi. Presiden lebih mengutamakan kepentingan rakyat Indonesia dibandingkan kepentingan kelompok maupun individu tertentu,” tegas Djamari.
Ia menjelaskan bahwa Presiden Prabowo menempatkan kepentingan masyarakat sebagai prioritas utama dalam menjalankan pemerintahan. Karena itu, seluruh pejabat negara diminta menjaga integritas, menjalankan amanah jabatan dengan baik, serta menjauhi praktik penyalahgunaan kewenangan.
Selain menyoroti isu pemberantasan korupsi, Djamari juga menekankan pentingnya menjaga kekompakan antarlembaga pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah. Menurutnya, pembangunan akan berjalan efektif apabila seluruh unsur pemerintahan mampu bekerja sama secara harmonis.
“Ketika ada ketidaksinergian di antara lembaga, yang dirugikan pada akhirnya adalah masyarakat. Karena itu, kolaborasi dan koordinasi harus terus diperkuat,” ujarnya.
Djamari juga mengingatkan bahwa tantangan bangsa saat ini tidak hanya datang dari sektor ekonomi maupun keamanan konvensional, tetapi juga dari perkembangan ruang digital yang semakin kompleks.
Ia menilai penyebaran hoaks, fitnah, dan ujaran kebencian di media digital dapat mengganggu stabilitas sosial apabila tidak diantisipasi dengan baik.
“Kita saat ini menghadapi medan baru yang sangat strategis, yakni ruang digital. Di sana banyak beredar disinformasi, fitnah, dan berbagai narasi yang dapat memecah belah masyarakat,” katanya.
Karena itu, seluruh unsur pemerintah daerah dan aparat terkait diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai potensi gangguan yang muncul di ruang siber.
Dalam kesempatan yang sama, Djamari mengingatkan bahwa pejabat publik harus mampu menjadi teladan bagi masyarakat melalui sikap, perilaku, serta etika dalam menjalankan tugas.
Ia juga mengajak seluruh kepala daerah untuk terus mengedepankan pelayanan publik dan bekerja maksimal demi kepentingan rakyat.
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan bahwa stabilitas politik dan keamanan merupakan fondasi utama keberhasilan pembangunan nasional. Menurutnya, daerah yang aman dan kondusif akan memiliki peluang lebih besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
Tito menilai kawasan Jawa dan Bali memiliki peran strategis karena menjadi pusat pemerintahan, aktivitas ekonomi, sekaligus wilayah dengan konsentrasi penduduk terbesar di Indonesia.
Oleh sebab itu, ia mendorong seluruh daerah untuk mengoptimalkan peran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) sebagai wadah sinergi dalam menjaga stabilitas wilayah.
“Daerah yang mampu menjaga stabilitas politik dan keamanan akan lebih mudah menjalankan program pembangunan. Karena itu, Forkopimda harus terus diaktifkan dan diperkuat,” ujar Tito.
Ia menambahkan, sinergi yang baik antar unsur Forkopimda dapat membantu mendeteksi potensi konflik lebih dini, memperkuat pengawasan pemerintahan, serta mendukung upaya pencegahan korupsi di daerah.
Selain itu, Tito juga mendorong penguatan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial sebagai instrumen penting dalam menjaga keharmonisan masyarakat.
Pada kesempatan tersebut, Mendagri turut memberikan apresiasi kepada Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta yang dinilai berperan aktif mendukung terselenggaranya kegiatan silaturahmi Forkopimda Regional Jawa-Bali. (*)
