Jakarta, Suarabersama.com – Pemerintah Provinsi Aceh terus mempercepat proses pemulihan sektor pertanian yang terdampak banjir agar para petani dapat kembali melakukan penanaman sebelum puncak musim kemarau pada Agustus 2026.
Langkah percepatan tersebut sejalan dengan hasil rapat koordinasi Satgas Penanggulangan Risiko Bencana (PRR) Nasional yang dipimpin Tomsi Tohir pada 30 April lalu. Dalam rapat itu, target nasional rehabilitasi dan optimasi lahan mencapai 42.702 hektare yang tersebar di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Aceh menjadi daerah dengan target pemulihan terbesar yakni 31.464 hektare.
Dalam laporan Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah, total pagu anggaran pemulihan pertanian di Aceh mencapai Rp380,03 miliar. Hingga 6 Mei 2026, realisasi penyerapan anggaran tercatat Rp42,99 miliar atau sekitar 11,3 persen dari total anggaran.
Fadhlullah menjelaskan program optimasi lahan untuk sawah rusak ringan mencakup 27.071 hektare di 16 kabupaten/kota. Tahapan Survey Investigation Design (SID) yang melibatkan Universitas Syiah Kuala, Universitas Malikussaleh, dan Universitas Samudra telah menyelesaikan sekitar 17.694 hektare atau 65 persen dari target perencanaan.
“Konstruksi optimasi lahan baru akan dilaksanakan setelah proses SID rampung,” tulis Fadhlullah dalam laporannya.
Nilai anggaran konstruksi optimasi lahan mencapai sekitar Rp124,52 miliar dengan pelaksanaan berada di bawah pemerintah kabupaten/kota. Setelah tahapan konstruksi selesai, pemerintah akan melanjutkan proses pengolahan lahan dengan dukungan anggaran sekitar Rp24,36 miliar.
Selain penanganan sawah rusak ringan, Pemerintah Aceh juga melakukan rehabilitasi sawah rusak sedang seluas 4.393 hektare yang tersebar di lima kabupaten, yaitu Pidie Jaya, Bireuen, Aceh Utara, Aceh Timur, dan Aceh Tamiang. Total anggaran rehabilitasi mencapai Rp65,23 miliar dengan realisasi sementara sebesar Rp27,06 miliar.
Berdasarkan laporan tersebut, proses SID rehabilitasi sawah di lima wilayah itu telah menyelesaikan 4.031 hektare dari total target 4.393 hektare. Sementara pengerjaan konstruksi yang melibatkan kelompok tani dan TNI sudah berjalan di sekitar 3.678 hektare dan 661 hektare di antaranya telah selesai dikerjakan.
Sekretaris Daerah Aceh M. Nasir mengatakan pemerintah daerah kini fokus mempercepat seluruh tahapan pekerjaan agar lahan pertanian yang terdampak bencana dapat kembali produktif.
“Mulai dari perencanaan hingga konstruksi dan pengolahan lahan,” ujarnya kepada wartawan pada Senin, 4 Mei lalu.
Menurut Nasir, percepatan pemulihan melibatkan berbagai pihak mulai dari perguruan tinggi, TNI, hingga kelompok tani. “Kolaborasi ini penting agar proses pemulihan berjalan tepat waktu dan petani bisa kembali memasuki musim tanam,” kata dia.
Secara nasional, target pemulihan 42.702 hektare di tiga provinsi terdiri atas 32.709 hektare program optimasi lahan dan 9.993 hektare program rehabilitasi dengan total dukungan anggaran mencapai Rp337,97 miliar.
Di Sumatera Utara, target pemulihan mencapai 7.336 hektare dengan anggaran Rp83,8 miliar. Sementara Sumatera Barat menangani 3.902 hektare dengan alokasi Rp32,61 miliar. Hingga awal Mei 2026, Sumatera Barat menjadi daerah dengan progres tanam tercepat setelah 2.110 hektare atau sekitar 54 persen sawah terdampak berhasil kembali ditanami.
Ketua Satgas PRR sekaligus Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian turut memberi perhatian khusus terhadap pemulihan sawah terdampak bencana. Menurutnya, pemulihan lahan pertanian sangat penting untuk menjaga produksi padi dan ketahanan pangan nasional.
“Karena ini kasihan juga masyarakatnya, di samping itu produksi padi kita kan bisa berkurang juga,” ujarnya pada Februari lalu. (*)
