Jakarta,Suarabersama.com – Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Lilik Kurniawan menyampaikan, pemerintah terus memperkuat koordinasi lintas kementerian/lembaga dalam pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) Ayung, Provinsi Bali.
“Penanganan DAS Ayung perlu dilakukan secara terpadu dan berbasis data ilmiah, dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan dari pusat hingga daerah,” tegasnya dalam pertemuan lintas K/L sebagai upaya pengendalian banjir berbasis kajian ilmiah, yang diselenggarakan pada Senin (16/3/2026).
Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari koordinasi Kemenko PMK dengan Kementerian Lingkungan Hidup terkait penataan DAS Ayung yang mengalami tekanan akibat alih fungsi lahan untuk pertanian, bisnis, dan industri pariwisata. Kondisi tersebut berkontribusi terhadap terjadinya banjir bandang di kawasan DAS Ayung, termasuk di Kota Denpasar pada September 2025 yang menimbulkan korban jiwa serta kerusakan permukiman dan fasilitas usaha.
Dalam pertemuan tersebut, Kemenko PMK menghadirkan kajian hidrologi dari tim peneliti Institut Pertanian Bogor (IPB) sebagai dasar perumusan kebijakan. Kajian dilakukan melalui pemodelan menggunakan metode Soil and Water Assessment Tool (SWAT) dan Hydrologic Engineering Center – Hydrologic Modeling System (HEC-HMS), yang menganalisis keterkaitan antara tutupan lahan, jenis tanah, kemiringan lereng, serta curah hujan terhadap aliran permukaan dan debit sungai.
Hasil kajian menunjukkan bahwa wilayah hulu DAS Ayung memiliki kemampuan infiltrasi tinggi sehingga berperan penting sebagai kawasan resapan air. Sementara itu, wilayah hilir yang didominasi kawasan terbangun memiliki kerentanan lebih tinggi terhadap hujan berintensitas besar dan berpotensi mengalami banjir apabila kapasitas saluran tidak memadai.
Kajian tersebut juga menegaskan bahwa rehabilitasi vegetasi saja belum cukup untuk mengatasi risiko banjir. Diperlukan pendekatan terpadu dari hulu hingga hilir, termasuk peningkatan kapasitas saluran air, penataan ruang, serta pengendalian pembangunan di kawasan sempadan sungai.
Pertemuan yang dipimpin oleh Asisten Deputi Pengurangan Risiko Bencana Kemenko PMK Andre Notohamijoyo ini turut dihadiri perwakilan Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia, Kementerian Kehutanan Republik Indonesia, Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, serta pemerintah daerah di Provinsi Bali, termasuk kabupaten/kota di wilayah DAS Ayung.
Perwakilan Kementerian Pekerjaan Umum menyampaikan bahwa langkah penanganan telah dan akan dilakukan, antara lain penanganan tebing kritis sungai, rehabilitasi infrastruktur terdampak banjir, serta penyusunan master plan pengendalian banjir di Kota Denpasar yang mencakup Sungai Ayung, Sungai Badung, dan Sungai Mati.
Asdep Andre Notohamijoyo menekankan pentingnya penguatan koordinasi lintas sektor antara pemerintah pusat dan daerah dalam pengelolaan DAS secara terpadu agar strategi pengendalian banjir dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.
Asdep Andre menyampaikan, upaya ini sejalan dengan pendekatan mitigasi bencana berbasis ekosistem yang didorong Kemenko PMK, melalui rehabilitasi kawasan hulu, pengelolaan tata ruang wilayah, serta penguatan infrastruktur pengendali banjir sebagai bagian dari strategi jangka panjang dalam meningkatkan ketahanan wilayah terhadap risiko bencana hidrometeorologi.
