Semarang, suarabersama.com – Badan Gizi Nasional (BGN) memastikan akan mengevaluasi pelaksanaan menu kering dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) selama Ramadan setelah menu tersebut menuai kritik dari masyarakat.
Kepala BGN Dadan Hindayana mengatakan evaluasi dilakukan untuk memastikan makanan yang diberikan kepada penerima manfaat tetap berkualitas, aman, serta memanfaatkan kearifan pangan lokal.
“Kami tentu akan melakukan evaluasi. Harapannya makanan siap saji yang dibagikan tetap berkualitas, memanfaatkan pangan lokal, dan dapat bertahan lebih lama,” ujar Dadan usai rapat koordinasi implementasi Perpres Nomor 115 Tahun 2025 di Semarang, Jawa Tengah.
Menurutnya, sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) masih menghadapi kesulitan dalam menentukan menu kering yang sesuai dengan karakter pangan lokal sekaligus memiliki daya tahan cukup lama selama Ramadan. Kondisi tersebut membuat sebagian penyelenggara memilih menu yang lebih praktis.
BGN juga mencatat sejumlah kejadian menonjol dalam evaluasi program MBG di Jawa Tengah sepanjang Januari hingga Februari 2026, termasuk dugaan kasus keracunan makanan. Karena itu, BGN meminta pemerintah daerah ikut memperketat pengawasan.
Dadan menekankan, pemerintah daerah melalui satuan tugas di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota memiliki peran penting dalam memantau pelaksanaan MBG, termasuk melakukan evaluasi terhadap operasional SPPG di wilayah masing-masing.
Selain pengawasan, BGN juga meminta kepala daerah mendata kebutuhan SPPG di wilayah terpencil agar program MBG dapat menjangkau lebih banyak penerima manfaat seperti siswa sekolah, balita, dan ibu hamil.
Sementara itu, kritik terhadap menu kering MBG juga disampaikan anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dari Jawa Tengah, Abdul Kholik. Ia menyoroti laporan masyarakat mengenai menu yang dinilai kurang layak, termasuk temuan roti berjamur dan telur mentah.
Kholik menegaskan program yang mengusung konsep makan bergizi harus benar-benar memperhatikan kualitas makanan agar tidak membahayakan kesehatan para penerima.
Menurutnya, penyelenggara program perlu memahami bahwa setiap anak memiliki kondisi kesehatan berbeda sehingga makanan yang disajikan harus benar-benar aman dan memenuhi standar gizi. (kls)
