Jakarta, Suarabersama.com – Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta, Justin Adrian Untayana, menegaskan perlunya penegakan hukum terhadap pengusaha yang diduga tidak jujur dalam polemik pembangunan lapangan padel di Pulomas, Jakarta Timur.
“Pengusaha yang terindikasi tidak jujur perlu diproses secara hukum. Bilamana proses perizinan diduga melibatkan pemalsuan keterangan atau muslihat, sudah semestinya diproses pidana,” kata Justin di Jakarta, Selasa.
Pernyataan itu disampaikan menyusul dugaan pemalsuan tanda tangan warga sebagai bagian dari proses perizinan pembangunan fasilitas olahraga tersebut.
Justin menekankan bahwa warga yang terdampak pembangunan lapangan padel memiliki hak yang tidak bisa diabaikan. Ia mengingatkan bahwa masyarakat sekitar merupakan pembayar pajak yang berhak mendapatkan pelayanan dan perlindungan dari pemerintah daerah.
“Sementara itu, selama ini warga telah berkontribusi banyak. Setidaknya, melalui pajak bumi dan bangunan yang dibayarkan setiap tahun,” ujarnya.
Ia juga menilai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak seharusnya bersikap pasif dan membiarkan warga berjuang sendiri dalam mencari keadilan dan ketenangan lingkungan tempat tinggalnya.
Justin mengingatkan bahwa persoalan tersebut telah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum, yang mewajibkan setiap kegiatan usaha yang berdampak pada lingkungan sekitar untuk mengantongi izin sesuai ketentuan perundang-undangan.
Ia menegaskan dukungannya terhadap pelaku usaha, termasuk usaha olahraga seperti padel, selama prosesnya dilakukan sesuai aturan dan tidak merugikan warga sekitar.
“Kami mendukung adanya usaha-usaha yang bisa membawa manfaat kepada warga, seperti olahraga padel ini. Tapi di sisi lain, adalah tidak patut kalau Pemprov DKI membiarkan warga setempat terus mengais-ngais keadilan karena merasa terganggu akibat proses izin yang mungkin tidak transparan,” katanya.
Justin juga berharap polemik di Pulomas menjadi pembelajaran bagi semua pihak agar lebih tertib dalam mengurus izin usaha ke depan.
“Masalah ini juga harus jadi pelajaran bagi kita agar tidak sembarang dalam mengurus izin dan membangun usaha. Kalau sudah begini, masalahnya jadi berlarut. Ke depannya, segala hal yang berurusan dengan izin perlu diawasi secara lebih ketat lagi,” kata Justin menambahkan. (*)
