Jakarta, Suarabersama.com – Menteri Luar Negeri RI Sugiono menegaskan bahwa setiap langkah yang dijalankan Dewan Perdamaian (Board of Peace/BoP) harus berjalan selaras dengan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) dalam upaya mewujudkan perdamaian di Palestina.
Menurutnya, DK PBB dan Dewan Perdamaian memiliki mandat yang berbeda namun saling melengkapi dalam mendorong stabilitas di Jalur Gaza. Karena itu, kedua lembaga tersebut tidak boleh mengambil arah yang bertentangan.
“Pendekatan Board of Peace yang tidak sejalan dengan PBB justru akan melemahkan kredibilitas dan pengaruh dari dewan itu sendiri,” kata Sugiono dalam pertemuan DK PBB di Amerika Serikat, Rabu (18/2) waktu setempat.
Berdasarkan keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis, Menlu RI menyampaikan bahwa hal tersebut akan menjadi pesan utama Indonesia dalam pertemuan perdana negara-negara anggota Dewan Perdamaian di Washington DC.
Sugiono menjelaskan, Dewan Perdamaian harus tetap beriringan dengan PBB karena pembentukannya didasarkan pada mandat Resolusi DK PBB 2803 tahun 2025. Resolusi tersebut mengamanatkan pendirian Dewan Perdamaian beserta pasukan stabilisasi untuk Gaza atau International Stabilization Force (ISF).
Dengan landasan itu, Indonesia menegaskan bahwa partisipasinya di Dewan Perdamaian akan tetap berpijak pada Piagam PBB serta prinsip-prinsip multilateralisme.
Lebih lanjut, Sugiono menyatakan bahwa melalui forum tersebut, Indonesia bersama delapan negara mayoritas Muslim lainnya yang tergabung dalam organisasi itu berkomitmen menjaga integritas kerangka perdamaian yang sedang dibangun.
“Semoga Board of Peace bertindak sesuai prinsip persatuan dan penyelesaian konflik, bukan sekadar mengelola krisis yang tengah berlangsung, tetapi juga memastikan terpenuhinya hak dan keadilan bagi masyarakat Palestina,” kata dia.
Sebagai anggota Dewan Perdamaian, Indonesia terus menegaskan komitmennya untuk mendorong penyelesaian konflik Palestina secara adil, menyeluruh, dan berkelanjutan sesuai konsensus internasional.
Presiden RI Prabowo Subianto dijadwalkan menghadiri pertemuan tingkat kepala negara anggota Dewan Perdamaian di Washington DC pada Kamis waktu setempat. Pertemuan tersebut menjadi agenda perdana sejak Piagam Dewan Perdamaian ditandatangani di Davos, Swiss, pada 22 Januari 2026. (*)
