Jakarta, Suarabersama.com – Pemimpin senior Hamas, Osama Hamdan, menyampaikan ultimatum terkait rencana pengerahan Pasukan Stabilisasi Internasional (International Stabilization Forces/ISF) ke Jalur Gaza, Palestina, termasuk kemungkinan keterlibatan Indonesia.
Hamdan menyatakan telah melakukan komunikasi dengan sejumlah pihak, termasuk Indonesia, yang disebut-sebut akan mengirim ribuan personel untuk bergabung dalam misi ISF di Gaza.
“Kami menekankan bahwa agar hal ini dapat dicapai dengan benar, pasukan harus ditempatkan di perbatasan, memisahkan warga Palestina dari pendudukan, dan mencegah pendudukan melanjutkan agresinya terhadap rakyat Palestina,” kata Hamdan saat wawancara dengan media Aljazeera Mubasher yang dirilis Rabu (11/2).
Ia juga mengungkapkan hasil komunikasi dengan pihak Indonesia terkait tujuan pengerahan pasukan tersebut. Menurut Hamdan, peran Indonesia nantinya terbatas pada fungsi pemisahan antara warga Palestina dan pasukan pendudukan, serta mencegah agresi lanjutan. Pasukan disebut tidak akan mencampuri urusan sipil di wilayah tersebut.
“Kami mendengar pernyataan yang jelas dari semua negara ini bahwa mereka tidak akan menjadi pihak yang melaksanakan agenda Israel terhadap rakyat Palestina atau melakukan agresi terhadap mereka,” kata Hamdan.
“Anda mendengar ini secara eksplisit dari pemerintah Indonesia: mereka tidak akan menjadi pihak atau pelaksana agenda Israel apa pun di Jalur Gaza,” imbuh dia.
Sementara itu, media Israel KAN melaporkan bahwa Indonesia berpotensi menjadi negara pertama yang mengerahkan pasukan internasional ke Gaza beberapa pekan setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump menggelar konferensi tingkat tinggi Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP) di Washington.
Laporan tersebut menyebut Indonesia termasuk dalam daftar negara yang akan bergabung dalam ISF bersama Uni Emirat Arab, Italia, Azerbaijan, Pakistan, Qatar, Turki, dan negara lainnya.
Pasukan ISF direncanakan bertugas menjaga dan mengawasi gencatan senjata, termasuk pengawasan wilayah perbatasan. Sebagai ilustrasi, personel Indonesia disebut dapat ditempatkan untuk memantau garis perbatasan di Khan Yunis dan Rafah, wilayah Gaza bagian selatan.
Di sisi lain, Kepala Biro Informasi Pertahanan (Karo Infohan) Setjen Kementerian Pertahanan RI Brigjen Rico Ricardo Sirait menegaskan bahwa dukungan Indonesia terhadap perdamaian, gencatan senjata, serta rekonstruksi di Gaza masih dalam tahap persiapan.
Pemerintah Indonesia, lanjutnya, masih terus melakukan koordinasi serta menunggu mandat internasional dan keputusan resmi sebelum mengambil langkah lanjutan. (*)
