Jakarta, Suarabersama.com – Proyek pembangunan pabrik kimia chlor alkali-ethylene dichloride (CA-EDC) yang kini menjadi sorotan, diduga diminta jatah hingga Rp5 triliun oleh pihak yang mengatasnamakan Kadin Cilegon. Ternyata, proyek ini merupakan bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN) yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto.
Pabrik kimia tersebut masuk dalam daftar Proyek Strategis Nasional 2025–2029 sebagaimana tercantum dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), yang telah ditandatangani oleh Presiden Prabowo pada 10 Februari 2025.
Dalam beleid tersebut dijelaskan bahwa pelaksanaan proyek ini berada di bawah tanggung jawab sektor swasta.
Proyek tersebut tengah dikerjakan oleh PT Chandra Asri Alkali (CAA), yang merupakan anak perusahaan dari Chandra Asri Group, dengan nilai total investasi diperkirakan mencapai Rp15 triliun.
Fasilitas industri kimia ini dirancang untuk memproduksi sebanyak 400 ribu ton kaustik soda basah serta 500 ribu ton ethylene dichloride (EDC) setiap tahunnya.
Kedua produk tersebut merupakan bahan baku utama yang digunakan dalam berbagai industri, mulai dari pemurnian nikel dan alumina untuk baterai kendaraan listrik, industri pulp dan kertas, keperluan rumah tangga, hingga bahan baku PVC dalam sektor konstruksi.
Namun kini, proyek yang tergolong strategis ini menjadi perbincangan publik akibat munculnya dugaan pemalakan jatah proyek oleh sejumlah pihak, termasuk Kadin Cilegon dan beberapa organisasi kemasyarakatan (ormas) lokal lainnya di wilayah Banten.
Isu tersebut mencuat setelah beredar luas video pertemuan yang melibatkan pihak kontraktor proyek, yakni Chengda Engineering Co Ltd, dengan kelompok-kelompok yang menyebut diri sebagai representasi dari Kadin Cilegon, HIPPI, Hipmi, Gapensi, dan HNSI.
Dalam tayangan video tersebut, terlihat beberapa individu berseragam lengkap dengan atribut Kadin mengikuti pertemuan. Seorang pria yang mengaku mewakili Kadin Cilegon bahkan terdengar menyampaikan permintaan pembagian proyek secara langsung tanpa melalui mekanisme tender.
“Tanpa lelang! Harus jelas porsinya, Rp5 triliun untuk Kadin, Rp3 triliun untuk Kadin, tanpa lelang. Bagi!” ujar pria tersebut dengan nada tinggi dalam video.
Menanggapi permintaan tersebut, pihak Chengda Engineering (CEE) menyatakan bersedia memberikan peluang kerja, namun dengan syarat bahwa pihak yang mengajukan harus bisa menunjukkan kompetensi terlebih dahulu.
“Sebenarnya, seluruh rencana subkontrak akan saya bagikan kepada Anda, tetapi Anda perlu membuktikan dulu apa yang bisa Anda lakukan,” ujar perwakilan CEE.
Dalam percakapan yang terekam, perwakilan Kadin juga mengangkat isu nilai proyek yang besar sebagai alasan dari permintaan mereka. Ia menyebutkan bahwa total nilai proyek mencapai Rp17 triliun, namun pelaku usaha lokal baru mendapatkan bagian sebesar Rp1 triliun.
“Artinya masih ada Rp15 triliun. Dari jumlah itu, berapa yang untuk lokal?” katanya.
Menanggapi isu yang berpotensi mencoreng reputasi organisasi, Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Bakrie, menyatakan bahwa pihaknya akan mengambil langkah tegas dan menyeluruh.
Ia menjabarkan empat langkah lanjutan yang akan dilakukan Kadin Indonesia, yakni membentuk tim verifikasi internal, memberikan rekomendasi sanksi kelembagaan, melaporkan kasus ini ke Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, serta menyusun standar operasional prosedur (SOP) untuk keterlibatan Kadin dalam proyek strategis.
“Kadin Indonesia menolak dengan tegas segala bentuk tekanan, intimidasi, atau pendekatan non-prosedural yang mengganggu kepastian hukum dan investasi di Indonesia,” kata Anindya dalam pernyataan resminya melalui akun Instagram @anindyabakrie.
Ia menambahkan bahwa jika terbukti ada pelanggaran, maka individu yang menyalahgunakan nama organisasi akan dijatuhi sanksi tegas termasuk pencabutan mandat.
