Jakarta, Suarabersama.com – Presiden Prabowo Subianto memanggil Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) serta Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo untuk membahas masalah pengelolaan sampah di Indonesia. AHY mengungkapkan bahwa ia diundang secara khusus oleh Presiden untuk memaparkan konsep pengelolaan sampah secara nasional yang kini menjadi isu krusial bagi negara.
“Sampah ini menjadi permasalahan yang sangat mendasar, dan kita tahu bahwa pengelolaannya harus segera ditangani secara serius,” kata AHY di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, pada Rabu (12/3).
Menurut AHY, infrastruktur pengelolaan sampah di Indonesia perlu dirancang dengan cermat untuk menghindari berbagai ancaman bencana, seperti banjir dan tanah longsor yang sering kali dipicu oleh penumpukan sampah. Ia menyebut bahwa hampir setiap daerah di Indonesia menghadapi masalah serupa terkait pengelolaan sampah.
AHY menjelaskan bahwa kementeriannya telah beberapa kali menggelar rapat koordinasi (rakor) dengan kementerian terkait untuk membahas infrastruktur sampah dari hulu ke hilir, termasuk penerapan teknologi untuk mengurangi sampah. Pembahasan tersebut mencakup instalasi untuk reduksi sumber sampah, seperti sampah rumah tangga, industri, dan farmasi. “Kami harapkan teknologi yang tersedia saat ini bisa digunakan untuk menghancurkan, menghilangkan, bahkan mengonversi sampah menjadi energi listrik,” tambah AHY.
Namun, AHY juga mengakui bahwa pengelolaan sampah tidak bisa dipisahkan dari pola hidup masyarakat. Untuk itu, pihaknya akan fokus pada pembangunan kesadaran publik (public awareness) dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah. “Setelah itu, kami juga harus memastikan bahwa daerah-daerah sebagai ujung tombak pengelolaan sampah menyiapkan tempat-tempat seperti TPS, TPA, dan fasilitas untuk menghancurkan sampah,” ujar AHY.
Sebelumnya, pada 11 Maret 2025, Presiden Prabowo juga menerima kunjungan dari Pandawara Group yang membahas masalah sampah. Pembahasan tersebut menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menangani masalah sampah secara nasional, dengan harapan dapat menciptakan solusi yang efektif untuk mengatasi permasalahan ini di seluruh wilayah Indonesia.
(HP)
